Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, JAKARTA -- Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meminta kepada semua pihak tidak "menyentuh" dana desa untuk kepentingan pribadi atau golongan. Pasalnya, dana desa diadakan agar langsung digunakan untuk kepentingan rakyat di suatu desa.

"Itu uang tidak boleh disentuh satu rupiah pun, karena tujuan kita buat Undang-Undang yang menyalurkan uang itu, agar bisa dinikmati langsung oleh rakyat untuk infrastruktur maupun kegiatan lainnya," ujar Muhaimin usai membuka Halaqah Kebangsaan bertajuk Peran Strategis Madrasah Diniyah Dalam Membangun Karakter Bangsa di Jakarta, Senin (7/8).

Dana desa, kata Muhaimin, langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan ke desa sehingga tidak melalui perantaraan siapa pun. Harapannya, dana desa tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.

"Saya ingatkan kepada para kepala desa bahwa itu uang panas, uang rakyat. Maka dengan sendirinya uang itu harus transparan dalam penggunaannya. Bahwa kalau kita salah atau mencoba curang dengan uang itu, kerugian bukan hanya di rakyat, tapi dirasakan oleh kepala desa itu sendiri," ungkap dia.

Muhaiman juga mengatakan bahwa saat dirinya menjadi pimpinam DPR, UU Desa diketok. Saat itu, kata dia, semangat dari PKB menyusun UU Desa ini agar pemerataan pembangunan di desa cepat berlangsung.

"Lalu kita susun kementerian baru namanya Kementerian Desa, dengan harapan APBN langsung digunakan di desa. Nah, kita masih lupa satu hal kepala desa ini sumber daya manusia-nya juga masih terbatas," tutur dia.

Dengan sumber daya manusia terbatas, kata dia, mudah sekali kepala desa jatuh dalam KKN. Ditambah, ada kekurangan aturan yang mengatur bahwa pengguna anggaran desa harus mengikuti petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah.

"Karena itu, UU Desa ini harus ditambah satu pasal lagi, bahwa dalam pelaksanaan anggaran desa harus mengikuti juklak dan juknis yang dibuat pemerintah. Karena ada kepala desa yang beralasan Peraturan Menteri kan di bawah Undang-Undang dan Undang-Undang kan dana desa langsung dilaksanalan oleh kepala desa," jelas dia.

"Nanti akan kita ajukan revisi Undang-Undang bahwa dalam hal melaksanakan dana desa, harus mengacu pada juklak dan juknis pemerintah," pungkas dia. [] beritasatu.com

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.