Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Transportasi Indonesia-Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FTI-K.SPSI) Aceh Syamsul Raden SH M.Hum kepada awak media Rabu (16/08) menanggapi pemberitaan salah satu Media terkait legalitas FTI-K.SPSI ilegal atau tidak terdaftar secara Hukum beberapa waktu lalu.

"FTI telah laksanakan amanat Undang-undang dalam hal mendirikan Organisasi Serikat Pekerja atau Federasi guna kepentingan pekerja atau Buruh. Dan sudah dicatat di Instansi Pemerintah terkait di Provinsi Aceh dan di Kabupaten/Kota keberadaannya.

Sebaliknya apakah Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F.SPTI) ada melakukan Musyawarah Daerah (Musda) di tingkat Provinsi dan Musyawarah Cabang (Muscab) di tingkat Kabupaten Aceh Tamiang dan Musyawarah pemilihan Kepengurusan di tingkat PUK Kecamatan?", urai Syamsul Raden, SH., M.Hum Doktor Hukum Unsyiah tersebut.

"Kadis Nakertrans Aceh Tamiang seharusnya tidak pantas mengeluarkan statemen di Media terkait Kontrak Kerja Bersama (KKB) antara PT Pati Sari dg FTI. Berdasarkan aturan Regulasi itu sudah benar dilakukan kedua belah pihak. Baca Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 55 jelas disebutkan "Perjanjian kerja tidak dapat ditarik atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak. Dalam hal ini yang menyepakati perjanjian kerja itu sendiri. Tidak atas intervensi pihak lain mana pun. Dimananya melanggar Undang-undang, sebagai pejabat Negara, berhati-hati dalam mengeluarkan statemen, karena bisa jadi senjata makan tuan", paparnya.

Tambahnya lagi, "para pihak yang ikut campur dalam persoalan perselisihan Serikat Pekerja, baik pihak Pemerintah selaku pembina maupun pihak lainnya, fahami dulu Regulasinya secara detil dan konkrit. Khusus kepada Rekan LSM TIRA, sebagai kontrol Sosial wajar saja keluarkan statemen, tetapi statemen jangan timbulkan pelanggaran hukum", himbau Ketua DPD FTI-K.SPSI Aceh ini.

"Kami atas nama DPD FTI - K. SPSI Aceh akan meja hijaukan siapa berani menjustfikasi atau mencemarkan nama baik kami pengurus FTI Aceh. Kami sedang analisa secara seksama isi pemberitaan di salah satu media cetak beberapa waktu lalu. Apabila kami menemukan dugaan pelanggaran hukum terhadap organisasi kami, kami akan laporkan kepihak hukum", katanya lagi. [] TN-W001

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.