Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Di akhir masa jabatan Bupati Aceh Tamiang, yang juga Ketua tim Anggaran, diduga tanpa konsultasi dan persetujuan DPRK akan melakukan pembatalan Proyek APBK 2017 di beberapa SKPK diantaranya Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Dikjar, dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan akibatnya banyak kegiatan aspirasi anggota DPRK yang hilang.

Seorang Praktisi Hukum Herman Bahari. SH menanggapi permasalahan ini, praktisi Hukum Herman Bahari yang dikenal blak-blakan ini angkat bicara kepada TamiangNews.

“Uang DAK yang dikucurkan dari APBN ditetapkan melalui Undang-undang serta dana OTSUS bagian dari APBA ditetapkan melalui Qanun Aceh dan merupakan produk hukum yang harus ditaati oleh Bupati Aceh Tamiang untuk dilaksanakan tanpa memandang kepentingan pribadi dan kelompok maupun golongan yang punya konsekuensi hukum dan politik", uangkap Herman Bahari.

Lebih lanjut dijelaskannya, dalam tahun anggaran berjalan Bupati Aceh Tamiang sebagai eksekutor harus melakukan kebijakan-kebijakan secara arif untuk merealisasikan DAK dan OTSUS yang diawasi DPRK sebagai wakil rakyat agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan bukan mencopot Kepala dinas yang bekerja secara teknis atas Perintah Bupati baik tertulis maupun lisan”, ulas Herman.

Menurut Herman Bahri, Bupati Aceh Tamiang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak mampu memimpin roda Pemerintahan Aceh Tamiang dan telah terjadi pembodohan secara sadar di tengah masyarakat sehingga berdampak akan mempengaruhi estafet kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ke depannya dalam hal pembangunan nasional.

Sementara itu, Kepala BPKD Drs. Abdullah melalui Kabid Anggaran Dipa Syahbuana SE Jumat (18/08) menyampaikan bahwa tidak ada pemotongan anggaran pada pelaksanaan APBK tahun anggaran 2017.

"Tidak ada pemotongan anggaran pada pelaksanaan APBK tahun anggaran 2017 yang sedang berjalan, namun rencana penyempurnaan dan rasionalisasi kegiatan di beberapa SKPK sebagai penyempurnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang telah disiapkan untuk dibahas bersama antara Badan Anggaran DPRK dan tim anggaran Pemerintah kabupaten Aceh Tamiang", pungkas Dipa Syahbuana SE. [] TN-W007/TN-W012

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.