Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Dua puluh Lima desa dari 213 desa penerima Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 di Kabupaten Aceh Tamiang, tidak memiliki Pendamping Lokal Desa (PLD). Hal tersebut diungkapkan oleh Kordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Aceh Tamiang Afifuddin, ST saat dikonfirmasi TamiangNews (01/08).

"25 Desa yang tidak memiliki pendamping lokal desa (PLD) tersebar di beberapa kecamatan yakni tiga desa di Kecamatan Tamiang Hulu, tiga desa di Kecamatan Tenggulun, tujuh desa di Kecamatan Bandar Pusaka, empat desa di Kecamatan Rantau dan delapan desa di Kecamatan Karang Baru", ungkap Affiduddin.

Menurutnya, 25 Desa yang tidak memiliki PLD disebabkan karena adanya lima orang PLD yang mengundurkan diri dan dua orang PLD yang diberhentikan oleh Satker Provinsi Aceh berdasarkan rekomendasi yang disampaikan tenaga ahli kabupàten sesuai hasil evaluasi yang dilakukan oleh pendamping desa di tingkat kecamatan.

"Lima orang PLD yang mengundurkan diri mendampingi 18 desa yakni Desa Ronggoh, Alur Tani Satu, Perkebunan Pulau Tiga, Rimba Sawang, Tebing Tinggi, Simpang Kiri, Aras sembilan, Alur Jambu, Perkebunan Alur Jambu, Batang Ara, Suka Mulia, Suka Rahmat, Suka Jadi, Ingin Jaya, Medan Ara, Kebun Medan Ara, Rantau Panjang dan Desa Pahlawan.

Sedangkan dua orang PLD yang diberhentikan mendampingi 7 desa yakni Desa Dalam, Bundar, Kebun Tanah Terban, Air Tenang , Pengidam, Bengkelang dan Desa Batu Bedulang", ungkapnya.

Affiduddin menambahkan untuk desa yang PLDnya mengundurkan diri atau diberhentikan, sementara ini ditanggulangi oleh tenaga pendamping lain walaupun sedikit bertambah beban kerjanya. Maksimal satu desa didampingi empat orang pendamping.

"Untuk saat ini belum ada pergantian menunggu perekrutan baru yang hingga saat ini belum ada kepastiannya. Saat ini Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kabupaten terbanyak kekurangan pendamping baik pendamping untuk desa maupun pendamping untuk kecamatan", ujarnya.

Tugas pendamping dana desa lebih banyak menginformasikan soal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan aspek lainnya. Mereka juga membantu pemerintah kampung dalam menyusun perencanaan program dan membantu penyusunan laporan penggunaan dana desa.

Affifuddin menyebutkan dalam pelaksanaan di lapangan banyak kendala yang dihadapi tenaga pendamping yakni luas wilayah kerja tidak sebanding dengan jumlah personel yang ada. Di tambah lagi tempat tinggal pendamping yang berada di luar daerah kerjanya.

Selain itu, kendala teknis lain terkait data APBDes yang sulit diperoleh.Memang diakui, ada sebagian desa yang kooperatif namun juga ada desa yang tidak kooperatif. "Pihaknya berharap agar semua pemangku kepentingan di desa memberikan akses informasi kepada pendamping", ungkapnya.

Diakuinya, berdasarkan temuan selama ini, administrasi di sebagian besar desa masih lemah. Oleh karena itulah butuh kerjasama dan keterbukaan antara pendamping dengan aparatur desa sehingga kualitas administrasi bisa ditingkatkan lagi.Tranparansi pun harus dikedepankan​, karena ini merupakan sumber masalah di desa.

"Selama ini yang terjadi seolah-olah menjadi hal yang tabu menyajikan informasi APBDes kepada warga. Namun, secara perlahan transparansi ini mulai di lakukan di Desa", jelas Affifuddin.

Sementara itu Datok Penghulu Kampung Suka Rahmat Kecamatan Rantau Daya Winata yang dikonfirmasi TamiangNews terkait hal ini berharap agar dinas terkait melalui satker Provinsi Aceh agar sesegera mungkin mengisi kekosongan PLD agar lebih dapat maksimal.

"Selama ini pendamping desa tetangga yang menanggulangi beban kerja tenaga pendamping desa kami yang kosong sudah bekerja sangat baik, tetapi sebaiknya harus ada pendamping yang definitif agar tercapai hasil yang maksimal", ungkap Datok Daya Winata.

Hal senada juga diungkapkan oleh Datok Penghulu Kampung Batu Bedulang Kecamatan Bandar Pusaka Sahara yang meminta dinas terkait melalui Satker Provinsi Aceh untuk segera melakukan rekrutmen dan mengisi jabatan pendamping desa kami yang diberhentikan, dengan cara menunjuk PLD yang definitif.

"Keberadaan PLD yang definitif sangat penting karena kalau ada pertanyaan masyarakat terkait persoalan dana desa dan mekanismenya bisa di jelaskan langsung oleh PLD.Karena kalau hanya pihak kami yang menjelaskan tanpa didampingi oleh PLD, masyarakat kurang puas dan cenderung tidak percaya", ujar Datok Sahara. [] M. Hendra Vramenia (TN-W004)

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.