Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Akibat tidak pernah hadir dalam pembahasan LKPJ 2016 dan hanya mengutus kepala bidang (Kabid_red), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang meminta Bupati Aceh Tamiang untuk menegur kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Tamiang.

Penegasan tersebut disampaikan juru bicara Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang, Suherman dalam rapat paripurna ke-4 penyampaian pendapat Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang yang membahas tentang Laporan Rancangan Qanun Pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2016, Kamis (27/07).

"DPRK Aceh Tamiang meminta Bupati menegur Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Tamiang karena tidak pernah hadir dalam pembahasan LKPJ Bupati tahun 2016 melainkan hanya mengirim kepala bidang untuk mengikuti pembahasan tersebut", ungkap Suherman.

Lebih lanjut Suherman mengatakan, dewan sudah selesai membahas LPJ APBK tahun 2016 dan dapat kami sampaikan dengan kurang pembiayaan sebesar Rp 34.040.089.621. Oleh sebab itu kami meminta Bupati memperingatkan kepala seluruh kepala SKPK untuk meningkatkan kinerja terkait pencapaian target Pendapat Asli Daerah (PAD) yang rendah dan realisasi serapan dana otsus dan DAK yang masih minim agar diambil tindakan tegas serta dingatkan agar SKPK yang satu dengan SKPK lainnya saling berkordinasi.

"Bagi kepala SKPK yang tidak mampu menjalankan tugasnya agar dapat diganti dengan orang yang memiliki kapasitas dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk membangun Aceh Tamiang", ungkapnya.

Pada kesempatan itu Banggar DPRK juga menyarankan 9 poin untuk dilaksanakan Bupati diantaranya, menindaklanjuti temuan BPK RI, melakukan perencanaan yang matang dan terprogram dengan baik, yang bertujuan untuk menghindari rendahnya capaian realisasi anggaran, seperti yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Saran lainnya, dewan meminta Dinas PUPR agar dapat mengelola anggaran APBN dan APBA secara profesional sehingga pembangunan jalan Tenggulun dan Alur Tani yang sudah dianggarkan tapi dalam pelaksanaannya tidak tuntas dan jangan sampai terulang kembali keterlambatan tersebut sehingga tidak merugikan daerah. [] TN-W004

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.