Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, BLANGPIDIE -- Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) memberhentikan secara tidak dengan hormat dua pejabat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) dari status pegawai negeri sipil (PNS).

Dua pejabat yang dipecat itu adalah Asisten Bidang Pemerintah Setdakab Abdya, Drs M Hanafiah AK SH MM dan Kepala Seksi Keluarga Berencana Sejahtera Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan, Drs Ihsan A Majid.

Dalam surat BKN yang dikeluarkan 6 Juni 2016 itu, Kepala BKN melalui Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian menyebutkan Drs Ihsan A Majid dan Drs Hanafiah AK telah dinyatakan bersalah sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 155/Pid.B/2011/PN.TTN 23 Februari 2012 melakukan tindak pidana korupsi.

Hanafiah yang saat itu menjabat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Abdya, divonis bersalah satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta dalam kasus pembangunan gudang sosial dengan korupsi pembangunan gudang sosial Abdya sumber dana otonomi khusus (Otsus) tahun 2009 senilai Rp 800 juta.

Selain Hanafiah, dalam kasus itu majelis hakim juga memvonis satu tahun penjara Drs Ihsan A Majid selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Sementara itu, Drs M Hanafiah AK SH MM saat dikonfirmasi mengaku telah mengetahui adanya surat BKN tentang pemecatan dirinya. “Iya, tapi saya akan berusaha agar saya tidak dipecat, selain kasusnya sudah lama, dalam kasus itu tidak ada unsur memperkaya diri,” katanya.

Untuk itu, Hanafiah akan menjumpai BKN mencari solusi atau meminta persetujuan untuk mengajukan pensiun dini. “Saya ini sudah mengabdi 31 tahun, kalau tidak bisa dikabulkan, minimal bisa disetujui pensiun dini,” ujarnya berharap.

Sementara itu, Drs Ihsan saat dikonfirmasi mengaku belum menerima surat dari BKN tentang pemecatan dirinya. “Kabarnya seperti, tapi suratnya belum saya terima. Kalau benar, saya sangat sedih, karena kasus itu telah berjalan lima tahun lalu dan vonisnya juga telah kami jalani,” kata Ihsan.

Ia berharap agar status PNS-nya dipulihkan kembali, mengingat dirinya telah berbakti untuk daerah selama 25 tahun.

Sekda Abdya, Drs Thamrin saat dihubungi Serambi mengatakan bahwa ia telah mendatangi BKN untuk meminta agar status PNS Drs Hanafiah dan Drs Ihsan A Majid yang sempat dblokir agar dipulihkan.

“Upaya kita terakhir sudah mendatangi BKN meminta agar membuka blokir, namun mereka tak mau membuka blokirnya,” kata Sekda Abdya.

Alasan pihaknya meminta agar blokir dua pejabat itu dibuka, kata Thamrin, karena kasus yang menimpa Drs Hanafiah dan Drs Ihsan terjadi pada tahun 2012 atau sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kalau mereka terlibat setelah adanya Undang-Undang ASN itu, maka langsung kita pecat seperti Pak Zakaria dan Muhammad Nur, tapi ini kan tidak, kasusnya sudah lama, 2012 lalu,” ujar Sekda Thamrin.

Dalam pertemuan itu, kata Thamrin, pihaknya juga mempertanyakan alasan BKN hanya memblokir dua pejabat Abdya, sementara banyak pejabat di kabupaten lain di Aceh pernah dihukum dalam kasus korupsi, tapi tak sampai dipecat.

“Kalau diblokir tahun 2014, mungkin bisa diambil tindakan langsung. Meski begitu, kita tetap mematuhi dan menjalankan semua (putusan) yang diperintahkan, sambil mencari solusi yang terbaik,” pungkasnya. [] serambinews.com, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.