Dilihat 0 kali

Oleh : Dr. Cakra Arbas, SH.I, MH*

Melalui riwayatnya H.M Zainuddin menerangkan terkait asal usul Tamiang, bahwa dimulai ketika suku-suku bangsa Melayu menetap di Pulau Sampai (oleh Belanda disebut Pulau Kampai), hingga mendirikan kerajaan Tamiang pertama, dan dipimpin oleh seorang Raja yang bernama “Raja Pucuk Suluh” ±1190 - 1256. (H.M Zainuddin, 2012) Pada kesempatan yang berbeda, Sastrawan (Agam Fawirsa) turut mendeskripsikan tentang Tamiang, melalui karya sastra berupa puisi yang berjudul “Sungai Tamiang”, yang diantara syairnya berbunyi “... Riak airmu mengalir jauh, dan tak pernah kan berhenti, terus menyelusuri kisah insani kotamu, yang meneguk airmu tercemar polusi…” (L.K. Ara, dkk, 1995)

Sebelum Tahun 2002, pada mulanya Tamiang hanya sebagai suatu suku perkauman yang hidup dan berkembang di Provinsi Aceh, khususnya dalam cakupan wilayah otonom Kabupaten Aceh Timur. Berbagai dinamika penyelenggaraan pemerintahan turut mewarnai cikal bakal, sekaligus aspirasi untuk membentuk Tamiang sebagai daerah otonom yang mandiri.

Salah satu legitimasi yuridis untuk mewujudkan kabupaten Aceh Tamiang, yaitu berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Masyarakat Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 1086/100-A/2000 tanggal 9 Mei 2000 tentang Dukungan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Aceh Timur, dan Keputusan Dewan Perwakilan Masyarakat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 138/83333 tanggal 20 Juli 2000 tentang Persetujuan Pengembangan Wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Paska berlangsungnya amandemen atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia mengakui dan mengatur terkait kewenangan Pemerintahan Daerah, khususnya diamanatkan melalui Pasal 18 (1 dan 2). Pada kesempatan yang sama, Konstitusi juga mengakui dan mengakomodir terkait daerah-daerah otonom yang memiliki kekhususan dan keistimewaan, sebagaimana amanat Pasal 18 A (1) dan Pasal 18 B (1).

Berdasarkan amanat Konstitusi dimaksud, maka implikasi hukum diantaranya sebagaimana momentum yang terjadi pada tanggal 10 April 2002, yaitu dengan ditandatangani serta ditetapkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sehingga saat ini dengan menjalani Tahun Anggaran 2017, maka tercatat Tamiang sebagai daerah otonom meranjak ke-15 tahun.

Kaseh Pape Setie Mati
Penyelenggaraan roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang, dilaksanakan melalui moto “Kaseh Pape, Setie Mati” yang bermakna bahwa suatu kehidupan yang rela berkorban dan saling bertolongan (nyeraye), dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan yang kekal tanpa pamrih. Hal ini tercermin dalam falsafah hidup masyarakat Tamiang yaitu “Terpukat Diikan Same Dipilih, Terpukat Dibatang Same Dijelas” yang memberi makna bahwa terhadap kebersamaan baik dalam senang maupun dalam susah, kebersamaan dan kesetiaan tersebut telah dibuktikan pula dengan pribahasa lampau “Hilang Becari, Mati Betanam”, dalam hal ini bahwa satu sama lainnya tidak pernah mengabaikan.

Kabupaten Aceh Tamiang memiliki heterogenitas penduduk yang berasal dari berbagai suku, dan utamanya adalah suku Tamiang. Oleh karenanya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat penuh dengan toleransi, namun tetap pada prinsip “Digoyang Buleh Dicabut Te Ek”, toleransi tersebut dibatasi dalam wewenang tertentu yang dicerminkan dalam adagium “Tande Belang Ade Batehnye Tande Empus Berantare Paga”.

Secara normatif, kehidupan masyarakat Tamiang berada dalam prinsip falsafah hidup yang tumbuh dan lahir dari suatu kekuatan adat sebagai tuntunan berperilaku, dan berpedoman kepada ajaran agama, sehingga kedua unsur tersebut berjalan beriringan. Sebagaimana yang dikenal dalam adagium “Sebedi Adat Dengan Syara”. Dengan demikian, unsur tersebut merupakan suatu sistem, dan tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya, sesuai dengan pribahasa “Adat Dipangku, Syara Dijunjong, Qanun Diator, Resam Dijalin, Dudok Setikar”.

Refleksi Tamiang
Berhimpunnya masyarakat Tamiang sebagai satu entitas daerah otonom, khususnya dengan usia ke-15, tentu dapat digolongkan bukan rentang waktu yang relatif singkat, melainkan penuh sarat pengalaman dan berbagai asam garam dari penyelenggaraan pemerintahan, yang telah dilakukan secara estafet berkesinambungan oleh unsur pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Dalam konteks tersebut, sudah sepantasnya pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, diharapkan mampu bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Baik itu bertanggung jawab melalui realisasi anggaran tahunan, bertanggung jawab dalam sektor pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial budaya, serta bertanggung jawab dalam menciptakan iklim good and clean government. Oleh karenanya, yang patut direfleksikan saat ini adalah apakah spirit para tetuhe yang membentuk Kabupaten Aceh Tamiang, telah diwujudkan ?

Mengingat prinsip dan hakikat otonomi daerah, sebagaimana yang diutarakan Rondinelli dan Chema, diantaranya: Pertama, Melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program. Kedua, Meningkatkan pengaruh atau pengawasan atas berbagai aktifitas yang dilakukan oleh elit lokal. Ketiga, Memantapkan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijaksanaan. (Rondinelli dan Cheema dalam Syarif Hidayat, 2001).

Pada sisi yang lain, apakah masyarakat Tamiang diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam membangun Tamiang, atau apakah Sumber Daya Manusia (SDM) di Tamiang telah dioptimalisasikan ? atau jangan-jangan patut diduga masyarakat Tamiang hanya sebagai “penonton” di wilayahnya sendiri, setidak-tidaknya jika hal itu terjadi maka secara tidak langsung telah mengindikasikan bahwa masyarakat Tamiang “kurang” memiliki SDM yang mumpuni.

Oleh karena itu, melalui terpilihnya kepala daerah yang baru berdasarkan hasil paripurna pilkada serentak Februari yang lalu, seyogyanya dijadikan momentum untuk menanggalkan berbagai praktik lampau yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat Tamiang, sekaligus mampu memperkokoh jalinan silaturahim antara seluruh stakeholder yang berhimpun di Tamiang.

Semoga momentum hari jadi Kabupaten Aceh Tamiang, sekaligus dalam rangka menyambut kepala daerah yang baru, kiranya masyarakat Tamiang bangkit dan bergegas dalam berkarya dan mengejar ketertinggalan, sehingga dapat benar-benar terwujud berbagai hakikat otonomi daerah, sekaligus turut mengimplementasikan spirit para pendahulu, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan pembangunan yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Aceh Tamiang. Semoga!

*Penulis adalah Kasubbid Litbang Ekonomi dan Pembangunan pada Bappeda Aceh Tamiang

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.