Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian memaparkan keseriusan pihaknya membentuk Detasemen Khusus Antikorupsi Polri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR.

Selain membentuk tim kajian pelaksana, bahkan Tito menyatakan telah menyiapkan kantor Densus Antikorupsi di lingkungan Polda Metro Jaya.

"Kami juga sudah menyiapkan gedungnya bahkan, yaitu gedung eks Polda Metro Jaya," kata Tito di ruang rapat Komisi III DPR, Jakarta, Senin (17/7).

Gedung eks Polda Metro Jaya yang terdiri dari empat lantai itu, saat ini menjadi kantor Kapolda Metro Inspektur Jenderal Mohammad Iriawan. Nantinya, kata Tito, Kapolda akan pindah ke gedung baru setinggi 27 lantai yang juga berada di lingkungan Polda Metro Jaya.

"Insya Allah Desember ini selesai, sehingga nanti Kapolda beserta staf akan pindah ke sana. Dan gedung Kapolda sekarang empat lantai, bisa dipakai Densus Antikorupsi," ucapnya.

Tito menjelaskan, pihaknya sudah berbicara dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam pembentukan densus ini. Tujuannya, agar densus dapat berkolaborasi dengan kejaksaan.

"Kalau dimungkinkan dibuat satgas bersama sehingga satu atap. Sehingga semua koordinasi akan dilakukan jauh lebih mudah, perkara tidak perlu bolak-balik.

Tito pun mengklaim telah mengkoordinasikan pembentukan densus ini kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mendapat tanggapan positif.

"Prinsipnya mereka positif. Jadi jangan anggap upaya ini sebagai kompetitor tapi upayakan untuk sinergi," katanya.

Tak Menghilangkan KPK

Mantan Kapolda Metro Jaya ini menegaskan, dengan rencana pembentukan detasemen ini tidak akan menghilangkan tugas KPK dalam pemberantasan korupsi. "Apakah KPK akan dihilangkan, saya rasa tidak. KPK bisa menjadi supervisornya," katanya.

Sebelumnya, Komisi III DPR meminta agar Polri membentuk detasemen khusus yang menangani kasus tindak pidana korupsi. Hal itu merupakan bagian dari kesimpulan rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Kapolri, Rabu (23/5) lalu.

"Poin enam, Komisi III mendesak Polri membentuk Densus Tipikor (tindak korupsi) dengan anggaran khusus," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa saat membacakan kesimpulan rapat. [] cnnindonesia.com

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.