Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi (LSM KPK) Nusantara mengecam perilaku Datok Penghulu Kampung Balai Kecamatan Bendahara terhadap wartawan TamiangNews.com dalam melaksanakan tugas kontrol sosial terhadap Anggaran Negara bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Penyataan tersebut ditegaskam oleh Kabid Investigasi LSM KPK DPD Provinsi Aceh Syahrudin Adi Putra (foto) kepada awak Media di Karang Baru, Minggu (30/07).

"Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur fungsi tugas Jurnalistik sebagai Social Controling terhadap Anggaran Negara dan Pelayanan Publik", ujar Syahrudin Adi Putra.

Termasuk Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Informasi dan Transparansi Publik juga dengan jelas telah ditetapkan hak-hak rakyat terhadap keterbukaan informasi terutama menyangkut Anggaran Negara bersumber APBN dan APBD terhadap pembangunan kebutuhan rakyat, papar Syahruddin Adi Putra yang akrab disapa Adi Putra.

Datok Abdul Wahid tidak tahu dan paham peraturan, jika dia berperilaku seperti ini terhadap awak Media. Jika ditelaah lebih lanjut, Datok Kampung Balai tersebut mengarah ke pelanggaran UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Datok Abdul Wahid kuat diduga telah melakukan penyimpangan Dana Desa karena sikapnya tersebut.

Lebih lanjut Adi Putra mengharapkan kepada Forum Datok Aceh Tamiang untuk dapat memberikan pemahamam kepada para Datok Penghulu Kampung Balai tersebut yang masih belum memahami aturan hukum, sehingga tidak asal bicara atau salah buat pernyataan bisa kena sanksi hukum pidana nantinya, pungkas Kabid Investigasi LSM KPK DPD Provinsi Aceh Syahrudin Adi Putra. [] TN-W012

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.