Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, TENGGULUN -- Terkait maraknya usaha tambang Galiang C yang menjamur beroperasi secara Ilegal di daerah Aliran sungai (DAS) yang ada di Kampung Tenggulun, Kecamatan Tenggulun kini mendapat sorotan dari banyak pihak, terutama dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Aceh Tamiang menyebutkan legalitas penambangan galian C di Kampung Tenggulun yang pernah diterbitkan Dinas Pertambangan Dan Energi setempat sebagian besarnya diperkirakan sudah habis masa berlakunya.

Untuk itu perlu adanya dilakukan pemeriksaan dan penertiban oleh intansi terkait yang melibatkan pihak penegak hukum terhadap dokumen perizinan sah terhadap pengelola usaha galian C dimaksud. Disebutkan juga, bila terbukti ada temuan penyalahgunaan, maka pihak penegak hukum harus menindak secara tegas demi terlaksananya penegakan supremasi hukum di Bumi Muda Sedia ini.

"Dipekirakan perizinan yang pernah dikeluarkan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Aceh Tamiang untuk galian C jenis mineral bukan logam dan batuan di Kampung Tenggulun, masa berlaku perizinannya telah berakhir", ujar Kasi Perizinan I pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP), Zulham, ST kepada TamiangNews, Jumat (28/07).

"Walaupun pengusaha galian C, baik yang atasnama perseorangan dari masyarakat maupun perusahaan telah mengantongi rekom Datok (Keuchik), Camat, dokumen Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dan rekom dari Bupati bukan berarti sudah disahkan menurut hukum. Ini tidak boleh dibiarkan", ujarnya.

Disebutkannya, menurut aturan dan ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pengusaha tambang dilarang melakukan kegiatan penambangan sebelum dikeluarkan izin dari Dinas Pertambangan Dan Energi, dalam hal ini Distamben Provinsi Aceh di Banda Aceh.

"Terhadap para pelanggar aturan diancam dengan sanksi pidana penjara dan denda. Sanksinya pidana kurungan paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10 Miliar", ungkap Zulham.

Anehnya lagi, Camat Tenggulun yang terindikasi memiliki kepentingan karena mati-matian memperjuangkan pihak pengelola galian C ilegal agar dapat lancar dalam menjalankan pengerukan dan pengambilan material batu seolah telah kehilangan ingatan ilmu tentang aturan. Sebab Zulfikar sebelum menjadi Camat Tenggulun, dirinya juga pernah menduduki sebagai Kepala Kantor P2TSP yang menangani persoalan perizinan. [] TN-W013, Foto : Ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.