Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang, diduga telah menyetujui pihak Managemen PT Sisirau yang mencoba mengobok-obok Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 72 tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2017 dengan penafsiran yang justru sangat menguntungkan pihak perusahaan.

Hal itu disebabkan PT Sisirau menggunakan formula upah di luar natura pekerja dan tanggungan (excluide) yang dituangkan melaui persetujuan kesepakatan bersama. Padahal sebelumnya telah melakukan kesepakatan yang menyatakan perusahaan telah membayar natura pekerja sebesar Rp. 135 ribu.

Dalam kesepakatan dimaksud, pihak Disnakertrans setempat telah menyetujui isi kesepakat yang dibuat managemen PT Sisirau yang jelas jelas merugikan karyawan. Berdasarkan isi lembaran kesepakatan tentang pemberian upah kepada karyawan, PT Sisirau telah menghapus tunjangan natura beras karyawan.

Dalam Pergub Aceh dimaksud pada pasal 4 disebutkan, perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Meskipun pihak perusahaan telah memotong upah karyawan sebesar Rp.135 ribu sejak bulan Juli 2017. Namun anehnya Disnakertrans Aceh Tamiang, Selasa (18/7/2017) telah menunjukkan prilaku lemahnya dalam menyikapi Pergub Aceh nomor 72 tahun 2016 pada pasal 4.

Ketua PC. FSPPP-SPSI Kabupaten Aceh Tamiang, Tedi Irawan kepada TamiangNews, Rabu (19/7) mengatakan ketidak tegasan Disnakertrans Aceh Tamiang akan memicu terjadinya konflik antara sejumlah perusahaan dengan karyawan.

"Sudah dapat dipastikan, bagi sejumlah perusahaan yang telah membayar upah karyawan sesuai UMP Aceh akan melakukan hal sama seperti yang dilakukan oleh PT Sisirau", ujar Tedi Irawan.

Jelas Tedi, perusahaan lain yang telah mematuhi UMP Aceh akan melakukan tindakan sama seperti halnya PT Sisirau dalam memberikan upah kepada karyawan senilai Rp. 2,5 juta termasuk natura didalamnya yang sebelumnya dibayar Rp. 2,5 juta ditambah natura.

"Pergub Aceh nomor 72 tahun 2016 tentang UMP tahun 2017 ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, jadi ngapain di kutak katik lagi dengan berbagai penafsiran yang ujung ujungnya membela kepentingan perusahaan dan mengangkangi pergub itu sendiri", jelas Tedi.

Sementara itu, Dinas Tenaga dan transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang berpendapat, meskipun perusahaan PKS dan perkebunan kelapa sawit PT Sisirau telah menghapus hak karyawan berupa Natura beras, namun dikatakan tidak ada pelanggaran.

"Pembayaran upah masih sesuai UMP, yaitu upah senilai Rp. 2.365 ribu ditambah natura pekerja 15 kilogram yang seharga Rp.135 ribu, jumlahnya masih tetap Rp. 2,5 juta dan ditambah lagi dengan tunjangan natura atas tanggungan anak dan istri", ujar Kabid hubungan industrial (HI) dan jaminan Sosial Drs. Supriyanto. [] M. Hendra Vramenia (TN-W004)

Teks Foto : Jajaran pengurus PT Sisirau sedang berdialog dengan pihak karyawan. (Dok. TamiangNews - M. Hendra Vramenia)

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.