Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- LSM Lembaga Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari) dan Gerakan Meusafat Perduli Untuk Rakyat (GEMPUR) secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan perusahaan perkebunan sawit PT. Tanjung Raya Bendahara yang berlokasi di Kampung Sekumur Kecamatan Sekerak dan PT. Bahari Lestari yang berlokasi di Kampung Bandar Khalifah Kecamatan Bendahara ke Kejaksaan Tinggi Aceh.

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif LembAHtari Sayed Zainal M, SH dalam siaran pers yang diterima TamiangNews.com Minggu (16/07), LembAHtari dan GEMPUR meminta Kejaksaan Tinggi Aceh agar melakukan pengusutan berkaitan dugaan pelanggaran Hak Guna Usaha (HGU).

Menurutnya, LembAHtari dan GEMPUR pada Bulan November – Desember 2016 yang sebelumnya telah mengumpulkan data – data berkaitan administrasi perusahaan tersebut, dan telah melaporkan ke Kejati Aceh melalui Suratnya yang bernomor 180/P-LT/VII/2017 dan Surat Nomor 181/P-LT/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.

“Sedangkan pada tanggal 13 Juli 2017 kami sudah menerima pemberitahuan dari Bagian Administrasi dan Surat – surat Kejaksaan Tinggi dengan Agenda Laporan Nomor : 6. 221 dan 6. 222 yang bahwa laporan tersebut sudah diteruskan kebagian Intel Kejaksaan Tinggi Aceh”, ujar Sayed Zainal.

Lebih lanjut dijelaskan, berkaitan dengan temuan di lapangan, diduga kuat bahwa PT. Tanjung Raya Bendahara yang berlokasi di Kampung Sekumur Kecamatan Sekerak tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Hal ini diperkuat lagi sesuai dengan jawaban dari Kanwil BPN Aceh melalui Surat Nomor 652/4-11.100/IV/2017 tanggal 26 April 2017, “bahwa PT. Tanjung Raya Bendahara berdasarkan data dan dokumen pada Kanwil BPN Provinsi Aceh, belum pernah diterbitkan HGU yang letak tanahnya di Desa Sekumur Kecamatan Sekerak Kabupaten Aceh Tamiang.

Data lapangan yang didapati pada tanggal 19 Desember 2016 yang lalu, perusahaan ini tetap melakukan aktifitas penanaman budi daya sawit walaupun belum memiliki Sertifikat HGU yang mencapai seluas ±73 ha dan dapat dibuktikan dari tanaman yang menghasilkan berupa tandan buah segar (TBS). Walaupun perusahaan ini sebelumnya telah memiliki izin lokasi Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 744 Tahun 2010 seluas ±73 ha tanggal 6 Desember 2010 dan Surat Telaah Penentuan Status dan Fungsi Kawasan untuk Budi Daya Perkebunan Nomor : 522/593/2010 tanggal 10 Maret 2010 dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Tamiang serta Rekomendasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Sedangkan berkaitan perusahaan perkebunan HGU PT. Bahari Lestari yang berlokasi di Kampung Bandar Khalifah Kecamatan Bendahara yang telah memiliki 3 Sertifikat HGU seluas ±33,6 ha yang terbit pada tanggal 19 Agustus 2014, berdasarkan Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan Usaha dari Dishutbun Aceh Tamiang dengan perhitungan secara planimetris luas keseluruhan areal mencapai seluas ±101,1 ha dengan status seluas ±36,5 ha merupakan diluar kawasan hutan atau areal penggunaan lain (APL).

Sedangkan seluas ±64,6 ha merupakan kawasan hutan produksi (HPT) yang areal tersebut merupakan kawasan hutan manggrove, yang oleh Dishutbun Aceh Tamiang melarang untuk melakukan aktifitas di luar batas izin HGU serta untuk tidak melakukan budi daya perkebunan. Namun hasil monitoring LembAHtari dan GEMPUR di lapangan yang merupakan Kawasan Hutan Manggrove (Kawasan Hutan Produksi) diduga kuat telah dikuasai dan ditanami sawit tanpa memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU).

“Berkaitan hasil monitoring LembAHtari dan GEMPUR meminta Kejaksaan Tinggi Aceh untuk melakukan pengusutan dan cross check lapangan sehingga dapat terjawab bahwa perusahaan ini diduga telah melanggar UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Perubahannya UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga para Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dapat mempertanggung jawabkannya dihadapan hukum”, pinta Sayed Zainal. [] Tim TN

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.