Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, SUNGAI IYU -- Sangat disayangkan, Abdul Wahid Datok Penghulu Kampung Balai Kecamatan Bendahara tidak dapat mengedepankan etika dan sopan santun dalam menghadapi pertanyaan wartawan sabtu (29/07).

Datok Penghulu Kampung Balai Abdul Wahid saat dikonfirmasi TamiangNews.com via telpon sabtu (29/07) terkait permasalahan pengadaan drum dan bibit belut tahun 2016, dengan nada tinggi mengatakan “alah lantak sana sukaati kalian”, ujar Abdul Wahid dengan nada tak sopan.

Mendapati sikap tak sopan tersebut kemudian wartawan TamiangNews.com mencoba untuk menelopon kembali Abdul Wahid untuk mendapatkan penjelasan tentang bahasanya tersebut akan tetapi sampai 4 kali ditelepon tidak diangkat.

(Baca juga : Datok Penghulu Kampung Balai Arogan Ketika Dikonfirmasi Wartawan)

Sungguh ini sebuah sikap yang tak pantas dimiliki oleh seorang Datok Penghulu yang diberikan mandat dan kepercayaan oleh masyarakat sekaligus sebagai orang yang dituakan di kampung dan ini menimbulkan tanda tanya besar kenapa datok takut menjawab ketika ditanya wartawan?

Perlu Abdul Wahid ketahui Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukan untuk mensejahterakan masyarakat dan datok penghulu berserta perangkat hanya diamanahkan untuk mengelola agar sesuai amanah UU Nomor 6 tahun 2014.

Sebelumnya, berhubungan dengan permasalahan ini Ketua Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komcab Aceh Tamiang Saiful Alam,SE ikut memberi komentarnya.

“Ini sebuah kesalahan yang kelihatannya kecil tapi berdampak besar sehingga bisa menimbulkan indikasi adanya permainan dalam pengelolaan dana desa tersebut”, ujar ketua LP-KPK Komcab Aceh Tamiang.

Disambungnya lagi, Datok Penghulu seperti salah minum obat dimana TPK yang diangkat untuk melaksanakan kegiatan ADD sama sekali tak memahami regulasi serta tupoksinya, wajar saja kalau Kampung Balai ini banyak masalah karena unsur kesengajaan dalam pengangkatan TPK tersebut dan saya selaku Komcab LP-KPK tidak akan membiarkan ini terus terjadi khususnya di Aceh tamiang karena sudah menjadi tanggungjawab saya untuk terus mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah, dan saya berharap pihak terkait baik itu camat serta mukim segera menindak lanjuti dan melakukan investigasi kejanggalan ini agar tidak merembet ke kampung-kampung lain yang ada di Kecamatan Bendahara, ujar Saiful Alam.

(Baca juga : TPK Kampung Balai Diduga Tidak Transparan dalam Pengelolaan ADD)

Dan perlu diingat, bahwa setiap indikasi butuh investigasi sehingga indikasi yang berkembang mengenai Pengadaan Drum serta Bibit Belut belum 100% direlaisasikan sehingga perlunya investigasi akan tetapi Datok Kampung Balai seakan tak bersalah ketika dikonfirmasi.

Dan satu lagi yang harus Abdul Wahid tahu bahwa wartawan dilindungi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan wartawan sebagai kontrol sosial sekaligus media informasi publik. Ini pelajaran berharga buat Abdul Wahid Datok Kampung Balai bahwa wartawan punya hak bertanya dan ditanya terkait informasi permasalahan ADD yang beredar di tengah masyarakat Kampung Balai dan wartawan sebagai penyambung lidah untuk mendapati sebuah kepastian agar masyarakat tidak terus bertanya dan menghasilkan kondisi sosial bermasyarakat yang kondusif di Kampung Balai.

Terkait sikap Datok Kampung Balai yang tak beretika tersebut, diharapkan kepada Camat Bendahara segera memberikan teguran dan peringatan kepada Abdul Wahid dan sekaligus berikan bimbingan leadership seorang pemimpin agar bisa merubah sikap menjadi lebih santun dan beretika. [] TN-W012

Comments
2 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.