Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Selama ini Pemda (Pemerintah Daerah) Aceh Tamiang masih meracik formula yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun kendala yang dihadapi adalah masyarakat khususnya yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan perusahaan BUMN, BUMD dan Swasta, cenderung mindset atau pola pikirnya agar bisa terlibat dalam manajemen perusahaan itu sangat minim.

Hal tersebut disampaikan Kasubbid Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Tranmigrasi dan Ketenagakerjaan Bappeda Muhammad Yani, SE, MSi, Senin (15/05) diruang kerjanya.

Sehingga kata Yani, bisa saja perusahaan memanfaatkan momen tersebut dengan memberdayakan tenagakerja yang memiliki keahlian khusus (Skill) dari luar daerah sedangkan tenaga lokal tidak punya kesempatan untuk menempati posisi strategis dalam kegiatan operasional perusahaan.

“Kita bukan mau su’udzon (buruk sangka) kepada perusahaan namun dalam hal ini Pemda juga menginginkan terciptanya simbiosis mutualisme artinya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara masyarakat dan perusahaan, karena harapan Pemda membangun sarana infrastruktur jalan hingga memudahkan transportasi angkutan perusahaan agar ada kontribusi balik dengan mengutamakan tenagakerja lokal”, jelasnya.

Menurut Pria yang pernah menjabat Ketua Dekopinda Aceh Tamiang itu, pada surat proses pengajuan Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) baik UKL dan UPL di Dinas Lingkungan Hidup, pada butir pernyataan pihak perusahaan siap menghentikan kegiatannya jika tidak terpenuhinya sumberdaya manusia (SDM) lokal pada kegiatannya yang dimaksud.

Sehingga hal ini seiring dengan wacana yang akan digulirkan Pemda terkait penerapan kepada seluruh perusahaan dalam rangka mengutamakan putra putri daerah dalam memberikan porsi jabatan strategis yang lebih dalam penempatannya dalam kegiatan perusahaan.

Selain itu, kata Yani jabatan strategis diperusahaan yang akan dan telah melakukan baik kegiatan maupun produksi, tentunya akan mengirimkan dokumen profil dan dokumen pendukung lainnya, yang diperlukan untuk melengkapi administrasi laporan yang ditujukan kepada pemerintah daerah, dari data tersebut tertera bahwa perusahaan banyak menggunakan tenaga ahli dari luar daerah.

“Ini sangat menyedihkan bagi Saya yang merasa Putra Asli daerah Tamiang melihat kesenjangan sosial ini, namun kami tidak tinggal diam tetap berusaha memperjuangkan nasib generasi selanjutnya dari aspek perencanaan pembangunan ekonomi khususnya program mengentaskan kemiskinan agar ada itikad baik dari perusahaan untuk memberikan kesempatan yang lebih bagi sumberdaya manusia (SDM) lokal”, ungkap Yani.

Disamping itu, Yani mengaku tidak tahu persis bagaimana proses perekrutan tenagakerja, tenaga ahli dan pengisian jabatan tertentu didalam perusahaan karena ini prosesnya tertutup. Data nama nama tenaga skill perusahaan diketahui setelah berkas perizinan yang diajukannya disampaikan kepada Pemda yang juga ditembuskan kepada Bappeda.

Menurut Pria yang pernah berkecimpung di Organda itu, di Aceh Tamiang khususnya banyak tersedia SDM putra putri baik tingkat pendidikannya dari SMA/SMK, Diploma maupun Strata 1 (S1) setiap tahunnya. Jika perusahaan memerlukan SDM dengan keahlian khusus/Skill, Pemda siap untuk melatih mereka mendidik keterampilan khusus sesuai yang dibutuhkan perusahaan.

“Selama ini Bapak Hamdan Sati selaku Bupati banyak menyoroti kesenjangan dalam pengisian jabatan diperusahaan, menurut Beliau banyak jabatan strategis diisi oleh tenagakerja dari luar daerah.

Padahal keinginan Beliau agar SDM lokal tidak hanya tertumpu pada profesi PNS saja dan lain sebagainya, namun bagaimana SDM lokal kita juga mampu bersaing dalam bidang perdagangan, properti, perindustrian dan usaha bisnis”, ujar Yani.

Harapannya kata Yani, rekruiment tenaga kerja sebaiknya dipublikasikan sehingga masyarakat mendapatkan ruang dan dikoordinasikan dengan dinas terkait sehingga perencanaan ketenaga kerjaan akan terukur dan pelaksanaan akan terwujud

“Pemda juga tidak lepas tangan jika suatu perusahaan mewujudkan dengan menampung tenagakerja mayoritas dari putra putri Aceh Tamiang, jika kesulitan akses jalan yang akan mendukung kegiatan operasionalnya maka pemerintah siap membantu meningkatkan badan jalan dan lain sebagainya”, sebutnya.

Sikap optimisme tersebut jika tidak didukung oleh Stakeholder terkait, khususnya Legislatif yang berfungsi sebagai pengawas, penganggaran dan penyusun Perda (peraturan daerah)/Qanun maka akan sia-sia saja, sebab Anggota Dewan punya Hak Pansus, Angket dan Mosi tidak percaya jika perusahaan menolak wacana tersebut. Sehingga keterwakilan rakyat di parlemen itu tidak hanya sebagai Lips Service. [] TN-RF

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.