Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Aceh Tamiang pantas menjadi keprihatinan semua pihak. Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Juanda, SIP kepada awak media Selasa (16/05) ikut menyatakan keprihatinannya terhadap tingginya angka putus sekolah di Aceh Tamiang tahun 2016 yang mencapai angka 5.063 orang.

"Semestinya dengan alokasi APBK Tamiang yang besar untuk sektor pendidikan, yakni dua puluh persen dari anggaran belanja, masalah didunia pendidikan seperti putus sekolah menjadi terselesaikan", ungkap Juanda yang juga menjabat Ketua DPD PAN Aceh Tamiang.

"DPRK Aceh Tamiang akan mendorong pihak eksekutif, tidak hanya SKPK yang tupoksinya terkait langsung, tetapi pemangku kepentingan lainnya, untuk mencari tahu akar masalah serta solusi penyelesaian terhadap tingginya angka putus sekolah di Aceh Tamiang.

Bisa jadi, putus sekolah ini disebabkan oleh perekonomian keluarga yang lemah dan imbas dari kemiskinan keluarga, sehingga orang tua dan peserta didik, mengambil jalan pintas untuk berhenti sekolah tanpa berpikir panjang demi masa depan si anak".

"Jika benar angka 5.000-an siswa putus sekolah ini, maka dapat dipersamakan juga kita berpotensi akan kehilangan generasi emas (lost generation) Aceh Tamiang, ini tanggung jawab kita bersama, tidak hanya SKPK terkait".

Juanda juga menjelaskan bahwa "pendidikan adalah hak setiap anak yang dijamin oleh konstitusi. Jadi, amat disayangkan jika Pemerintah sudah menyediakan anggaran, sarana dan prasarana, tetapi disisi lain, anak selaku penerima manfaat, tidak mendapatkan pendidikan, dan malah putus sekolah".

"Selain itu, sekolah adalah jembatan bagi anak-anak Tamiang untuk mencapai cita-citanya. Apalagi kita sudah masuk di era globalisasi, dimana salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan adalah pendidikan.

Bagaimana kita mau bersaing dengan bangsa lain jika anak-anak kita, khususnya putra-putri Aceh Tamiang putus sekolah", tambah Juanda.

"Bila perlu, di Aceh Tamiang dibentuk semacam Satuan Tugas (Satgas) Anti Putus Sekolah, yang lintas sektoral, melibatkan pemerintah, komite sekolah, pemerhati pendidikan, LSM, akademisi dan jurnalis", ujar Juanda. [] TN-W001

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.