Dilihat 0 kali

Oleh : Syahzevianda Zakaria*

Luap emosi yang tak terbendung hampir saja menyatu bersama nafsu dan amarah yang berujung “konyol” ketika aktivitas sakral di bulan suci Ramadhan mendadak digulitakan oleh kejadian pemadaman listrik secara sepihak, terutama aktivitas ramadhan pada malam hari yang tanpa kabar berita, lalu padam seketika. Tulisan ini menjadi bumbu bagi saya pribadi untuk meredam emosi agar tidak meradang, mengingat harusnya aktivitas dibulan nan-suci ini diisi dengan kegiatan ibadah dan memperbanyak amalan-amalan untuk kita mencapai gelar “La’allakum Tattaqun”, Aamiin.

Agar semakin empuk dalam menyikapi listrik “Nasional”dan listrik di Aceh khususnya yang belakangan ini menjadi hujatan, cacian dan makian. Saya mencoba mengkonstruksikan pemikiran saya menjadi sebuah ”opini” bukan untuk mendogma hamba-hamba yang membaca tulisan ini harus berpemikiran seperti saya apalagi harus larut dalam kenyinyiran. Semoga tulisan ini bukan untuk (saya dan lainnya) menjadikan naratif nafsu untuk mengkritisi Negara sebagai fasilitator penyediaan listrik untuk rakyat yang juga dimonopoli keadaan sebagai konsumen. Penting bahwa, tulisan ini bukanlah sebuah teori pembenar tentang carut marut dan romantisme listrik kita di Aceh masih perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemangku/pengambil kebijakan.

Namun yang menjadi pertanyaan saya, dimana relevansi kewajiban Negara dalam pemenuhan hak rakyat soal kelistrikan, tetapi juga rakyat sebagai konsumen listrik nasional? Siapa yang harus dinomor satu-kan, dan dinomor dua-kan? Rakyatkah, Konsumen Bisnis, Rakyat biasa yang sekaligus sebagai konsumen listrik? Atau Negara beserta penyertaan asset listriknya harus bertanggung jawab atas konsumennya yang juga rakyat?

Saya kaum awami bingung menerjemahkan ini, yang mana menjadi prioporitas antara pemenuhan hak rakyat menikmati fasilitas Negara? Atau rakyat harus merasakan bahwa Negara hadir ketika Muslim di Aceh sedang “Berbuka Puasa, Ibadah pada Malam Hari, dan Negara Hadir pada saat sahur berlangsung”? Maaf, ini bukan pertanyaan yang penting untuk dijawab, karena pertanyaan ini merupakan sedikit dari kekhawatiran saya untuk saya jadikan pemantik kumpulan kosakata saya berikutnya menjadi dalam sebuah narasi. Tapi hal ini didapati selama ini mengingat begitu banya cercaan, hujatan bahkan makian kepada perusahaan plat merah penyedia arus listrik sekaliber nasional)

Inikah Problem Kelistrikan yang Terjadi di Aceh Saat Ini?

Kita sangat memahami kondisi pembangunan berkelanjutan yang seperti apa yang harus mendapatkan tempat tolerir dibenak rakyat. Melihat penjelasan dari beberapa “Ahli Listrik”belakangan ini, saya dapat memahami dan berkesimpulan sedikit atas pasokan listrik di Aceh bahwa secara kalkulasi kebutuhan kelistrikan di Aceh hari ini didapati segenap problematika teknis yang dihadapi dilapangan oleh “panitia listrik”. Hal utama yang harus kita segerakan adalah, memanjatkan doa kepada “panitia listrik” dan “penanggung jawabnya” supaya dalam keadaan sehat dan kuat dalam mengahadapi kendala teknis selama ini. Supaya dikuatkan juga dalam menghadapi kendala Non-Teknis seperti hujatan, kecaman, cacian, cercaan bahkan makian dari konsumen listrik yang juga masyarakat. Protes keras juga tiba dari unsur pegiat sosial, elemen sipil, netizen, warganet , warga sosmed, kalangan akademisi dan bahkan cibir inisiasi wakil rakyat yang terlihat kecewa dengan keadaan listrik saat ini. Tak ketinggalan “parlemen jalanan” juga beraksi dengan protes sekaligus ibadah dalam bungkaman ketidak adilan dan ketidaknyamanan penyediaan listrik saat ini di Aceh.

Mari kita raba secara seksama tentang apa yang menjadi solusi kedepan. Karena Hal ini merupakan sebuah problem yang harus diselesaikan secara teknis. Apa perlu harus dituntaskan dengan secara diplomatis dan politis. Jika kehendak kian memaksa harus dieksekusi, mengapa tidak?. Mengingat listrik merupakan kebutuhan yang sangat primer dalam menjalani ibadah dibulan suci ramadhan oleh masyarakat Aceh. Sama ikhwal sakralnya seperti “Meugang”dan “listrik”di bulan Suci. Secara silogisme saya berani menyimpulkan bahwa “Habis meugang, terbitlah listrik”. Jangan bantah kebutuhan listrik setelah kami di Aceh melewati prosesi kulturisasi “meumeguang”. Artinya, itu sangat mendasar (fundamen) bagi rakyat Aceh.

Aceh secara strategis merupakan daerah yang potensial dari segi Sumber Daya Alam dan mineral energi untuk mencukupi kelistrikan secara mandiri. Namun hal ini dapat tercapai jika kolegial antara pemerintahan Aceh (Legislatif-Eksekutif) dalam melahirkan kebijakan politik yang ramah rakyat demi tercapainya keadilan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat Aceh.

Gejala sosial yang ditimbulkan dari dampak ketidakstabilan suplay arus listrik di Aceh dapat memberikan dampak yang cukup serius hingga berujung aksi demonstrasi dari berbagai kalangan yang merasa dirugikan termasuk mahasiswa khususnya. Aksi yang terjadi akibat kekecewaan terhadap pelayanan listrik yang terjadi di Aceh memang dapat dikatakan sebuah alasan pembenar jika menuai protes yang terjadi oleh para demonstan. Tak hanya dari kalangan mahasiswa dan kalangan masyarakat luas saja, namun kontroversi yang disuarakan juga dari berbagai kalangan stakeholder, lintas organisasi dan akademisi. Persoalan listrik yang dianggap tidak becus oleh netizen di media sosial dan media masa seakan menambah daftar panjang bahwa ketidakbecusan serta campur-tangan Negara dalam mengurusi kebutuhan dasar masyarakat Aceh.

Persoalan Listrik telah mencederai perasaan keadilan!

Aspek keadilan yang penulis maksudkan adalah, jangan terjadi kerugian sepihak yang dialami, baik bagi konsumen itu sendiri maupun pengusahaan dibidang kelistrikan, contoh yang sangat simpel untuk dicerna hari ini adalah pemutusan atau pencabutan meteran listrik oleh pihak PLN akibat keterlambatan pembayaran iuran listrik yang masih dengan menggunakan teknis perhitungan dengan metode lama (sebelum pra-bayar), Sementara jika pemadaman listrik yang terjadi belakangan, oleh konsumen (masyarakat) tidak dapat menuntut banyak, jadi hal ini yang penulis garisbawahi sebagai tindakan yang sangat mencederai cita-cita hukum (yakni) keadilan dalam masyarakat secara pandangan kefilsafatan.

Sudah pantas kiranya wujud cermin representasi rakyat yang diemban oleh wakil rakyat di Gedung DPRA juga harusnya lebih peka dalam memberikan pertimbangan penuh atas solusi yang akan ditempuh melalui fungsi-fungsi yang dimilikinya. Dinamika sosial yang ditimbulkan dari persoalan listrik di Aceh saat ini bukan hanya saja menjadi problem kelistrikan daerah, melainkan problem Nasional. Untuk itu agar permasalahannya tidak terus berlarut, meruncing dan meradang terkait hal pemenuhan dasar pasokan listrik di Aceh, maka perlu kiranya wakil kita menyingsing lengan baju mencari gagasan, solusi, terobosan yang sudah melarut tak kunjung usai. Hanya menambah dosa bagi kaum penyerca jika hal ini tidak juga ditemukan langkah strategik.

Secara kolaborasi, tentu harus mendapat sentuhan hangat dan kasih sayang oleh Lembaga perlindungan konsumen dan pemerintah. Tentu kejadian yang terus berulang sangat mencederai perasaan sosial dan kerugian materil dan non-materil. Lihat, berapa banyak peralatan elektronik konsumen listrik yang harus hidup-mati diwaktu yang tidak tepat, yang didapa dengan susah payah. Kita harus sadar bahwa tak semua kita mampu membeli gingset atau lampu emergensi. Tapi jika atas ketidakadilan ini Perusahaan listrik memberikan konvensasi Gingset/Emergency Lamp dengan “SENANG HATI” kami menerimanya. Supaya ada penyeimbang antara upaya paksa pencabutan meteran dengan upaya pengobat kecewa kami atas layanan listrik saat ini.

Belum lagi efek force majure dari lilin atau penerang (pelita) yang bukan tidak pernah mendatangkan “si-jago merah” yang melalap rumah rakyat akibat listrik padam, Ini harus dipikirkan!

Secara finansial ini tidak mungkin harus melewati proses ganti kerugian yang dialami, tetapi Pemerintah secara bersama PLN (Persero) Wilayah Aceh, Pemerintah Aceh, DPRA, dan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI) harus memecahkan permasalahan ini. Solusi gugatan (class action) secara socio-legal tidak semata-mata memberikan efek signifakansi terhadap keadilan dalam Pasal yang terkandung UU Kelistrikan, Namun hal tersebut harus memaksa kita mengajukannya sebagai konsekuensi Negara hukum. Hal ini harus dipengaruhi oleh kebijakan solusi secara lintas sektoral agar segera ditemukan solusinya. Bermusyawarahlah, bermufakatlah untuk “Aceh yang lebih Terang”. Wassalam
“Selamat Menunaikan Ibadah Puasa, Tahan Amarah demi meraih kemenangan”

* Penulis adalah Konsumen Listrik di Aceh Tamiang (email : zevie@gmail.com , web: syahzevianda.blogspot.com)

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.