Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Terkait pemberitaan sebelumnya perihal DPRK Aceh Tamiang belum menerima Revisi LKPJ 2016, Bupati Aceh Tamiang H. Hamdan Sati melalui kepala bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Daerah Setdakab Aceh Tamiang Agusliayana Devita , S.STP, M.Si kepada TamiangNews Senin (08/05) menjelaskan, sampai tanggal 4 Mei 2017 Bupati Aceh Tamiang belum menerima surat resmi keputusan atau berita acara hasil Rapat Paripurna tentang pengembalian dokumen LKPJ untuk di revisi.

"Bagaimana bisa, pihak eksekutif menyerahkan dokumen LKPJ perbaikan kepada DPRK Aceh Tamiang, kalau surat resmi keputusan untuk mengembalikan dokumen LKPJ belum diterima oleh pihaknya sebagai dasar bagi Bupati memperbaiki dokumen tersebut, untuk selanjutnya mengantar kembali hasil perbaikan ke DPRK", jelas Kabag Tapem yang sering disapa Devi ini.

Menurutnya, laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tamiang Tahun 2016 telah diserahkan secara administrasi melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang dengan nomor surat 042.1/1747 tertanggal 21 Maret 2017, dan untuk selanjutnya akan dibacakan secara resmi oleh Bupati Aceh Tamiang pada Sidang Paripurna yang waktunya ditetapkan oleh DPRK.

Sesuai surat undangan DPRK Aceh Tamiang Nomor 005 /762 tertanggal 17 April 2017, Bupati Aceh Tamiang dalam penyampaian nota pengantar LKPJ, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 pada rapat Paripurna ke-1 dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, Bupati Aceh Tamiang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang kembali hadir memenuhi undangan ketua DPRK Aceh Tamiang sesuai surat undangan Nomor 005/805 tertanggal 20 April 2017.

Selanjutnya pada acara rapat Paripurna ke-2 dengan agenda mendengar padangan umum anggota dewan (Fraksi-Fraksi) terhadap Nota Pengantar LKPJ Bupati Aceh Tamiang T.A 2016.

"Pada rapat paripurna kedua, sidang dipimpin oleh Wakil ketua DPRK Nora Indah Nita, namun pada saat acara tersebut, pimpinan sidang dalam hal ini wakil ketua DPRK Nora Indah Nita langsung mengambil keputusan mengembalikan dokumen LKPJ yang telah diserahkan kepada Bupati Aceh Tamiang hanya berdasarkan pendapat Fraksi Merah Putih yang disampaikan oleh anggota DPRK Aceh Tamiang sekaligus Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang Juanda S.IP tanpa memberi kesempatan fraksi-fraksi yang lain untuk membacakan pandangan umumnya", jelas Devi.

Namun sampai tanggal 4 Mei 2017 Bupati Aceh Tamiang belum menerima surat resmi keputusan atau berita acara hasil Rapat Paripurna tersebut yang telah mengambil keputusan mengembalikan dokumen LKPJ sebagai dasar bagi Bupati memperbaiki dokumen tersebut, untuk selanjutnya mengantar kembali hasil perbaikan ke DPRK.

Selanjutnya, Devi menjelaskan LKPJ bukan merupakan rancangan Qanun (RAQAN) atau Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) melainkan berupa Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK. Secara yuridis formal maupun yuridis material, keduanya diatur dengan ketentuan yang berbeda. Waktu penyampaian dan mekanisme pembahasan bahkan keputusan yang diambil atas keduanya pun berbeda.

"Berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2007 LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan selama setahun dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sedangkan RAPERDA berdasarkan PP nomor 58 Tahun 2005, adalah pertanggung jawaban pelaksanaan APBK yang berisi laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, dan diberikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir", jelasnya.

Ditambahkannya ,sesuai PP Nomor 3 tahun 2007 pasal 23, LKPJ yang disampaikan oleh Bupati pada sidang paripurna selanjutnya dibahas secara Internal oleh DPRK sesuai peraturan tata tertib. Hasil pembahasan itu berupa rekomendasi atas LKPJ yang berisi saran,masukan dan atau koreski terhadap LKPJ, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi atau catatan koreksi untuk perbaikan dan disampaikan pada sidang paripurna yang bersifat Istimewa.

Umumnya Kepala Daerah dalam hal ini Bupati menyampaikan LKPJ dan Raperda Pertanggung jawaban Keuangan dalam waktu dan momen yang bersamaan. Akhirnya DPRK pun menjadi terjebak. Fraksi-Fraksi DPRK sulit memisahkan antara materi LKPJ dan materi Raqan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

"Tidak sedikit fraksi-fraksi DPRK menyampaikan pemandangan umum, pendapat akhir fraksinya mengkritisi materi LKPJ, bahkan ada fraksi sampai menyampaikan pendapat akhir fraksi atas LKPJ.LKPJ bukan ranahnya fraksi, jadi tidak memerlukan pemandangan umum dan pendapat akhir fraksi. LKPJ dibahas internal DPRK dengan membentuk PANSUS, yang hasilnya ditetapkan dalam keputusan DPRK berupa rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. LKPJ dibahas internal DPRK tanpa klarifikasi.Sedangkan RAQAN pertanggungjawaban APBK ada ruang untuk klarifikasi dalam rapat gabungan komisi, layaknya mekanisme pembahasan peraturan daerah", ungkapnya.

Lebih rinci Devi menjelaskan pada tahun tahun sebelumnya pelaksanaan penyampaikan LKPJ dan Rancangan Qanun Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK dilaksanakan secara bersamaan, dimana pembukaan paripurnanya juga disatukan. Namun, pada tahun ini pelaksanaan penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2016 pada sidang Paripurna dilaksanakan secara terpisah antara LKPJ dan rancangan qanun laporan Pertanggung Jawaban APBK.

Seharusnya mekanisme dan tata cara pembahasan LKPJ dilaksanakan dengan merujuk pada peraturan yang telah ditetapkan yaitu dibahas secara internal, bukan dibahas melalui sidang paripurna.

Sementara, berdasarkan lampiran surat undangan Ketua DPRK Aceh Tamiang yang telah dikirimkan kepada Bupati Aceh Tamiang dengan memuat agenda dan jadwal kegiatan pembahasan LKPJ terlihat bahwa "Pembahasan LKPJ tidak dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007, dimana dalam lampiran tersebut pembahasan LKPJ dilaksanakan layaknya seperti pembahasan sebuah penetapan Raqan yang kegiatannya dimulai dari paripurna ke-1 ,penyerahan Nota Pengantar LKPJ Bupati Aceh Tamiang, paripurna ke-2, pandangan Umum fraksi-fraksi, paripurna ke-3 , Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi – fraksi, peninjauan kelapangan, rapat badan anggaran terhadap LKPJ, paripurna ke-4 pendapat badan anggaran terhadap LKPJ Bupati, Rapat Fraksi- Fraksi, Paripurna ke – 5 dan penyampaian pendapat akhir fraksi (rekomendasi) terhadap LKPJ Bupati Aceh Tamiang", jelas Kabag Tapem Agusliayana Devita. [] M. Hendra Vramenia (TN-W004)

Teks Photo : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Daerah Setdakab Aceh Agusliayana Devita sambil menunjukkan LKPJ Bupati Aceh Tamiang 2016 yang telah direvisi.

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.