Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Pasca pengembalian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Aceh Tamiang tahun 2016 karena adanya temuan sejumlah data yang diduga hasil copy paste dari tahun sebelumnya. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang belum menerima revisi LKPJ yang dibuat oleh pihak eksekutif. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Juanda,S.IP dalam Siaran Pers yang diterima TamiangNews.com, Kamis (04/05).

"Hingga tenggat waktu sepekan pasca pengembalian LKPJ tahun anggaran 2016 Bupati Aceh Tamiang, DPRK belum menerima dokumen LKPJ. Padahal pada sidang paripurna pandangan umum fraksi pada tanggal 26 April 2017, DPRK memberikan tempo selama 7 (tujuh) hari kepada Bupati untuk memperbaiki LKPJ tersebut", ujar Juanda.

Menurut Juanda, LKPJ Bupati Aceh Tamiang tahun 2016 dikembalikan oleh DPRK Aceh Tamiang karena ditemukan banyaknya praktek copy paste kegiatan tahun anggaran 2015 yang dimasukkan menjadi kegiatan tahun anggaran 2016 dan banyak kegiatan tahun anggaran 2016 yang tidak dilaporkan, seperti kegiatan Pembangunan Taman KEHATI di Tualang Cut, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.

"Jika LKPJ dibuat secara asal-asalan, apalagi mencomot pekerjaan ditahun sebelumnya adalah bentuk penghinaan terhadap parlemen dan pembohongan kepada seluruh rakyat Aceh Tamiang. Apa yang terjadi pada Rapat Paripurna lalu adalah cerminan bagaimana manajemen pemerintahan di Aceh Tamiang dijalankan", ujar politisi Partai PAN.

Seharusnya dalam menyikapi hal ini,diperlukan perhatian ekstra dari Bupati untuk mengendalikan jajarannya, bila perlu Bupati beserta jajarannya mengurangi kegiatan perjalanan dinas luar daerah, mengingat masih ada sejumlah agenda kegiatan di tahun 2017 ini yang masih memerlukan pembahasan di DPRK, seperti Program Legislasi Daerah 2017, Perubahan APBK 2017, serta LKPJ akhir masa jabatan Bupati.

"Jadi jika semakin lama Bupati Aceh Tamiang menyerahkan dokumen LKPJ TA 2016 yang sudah direvisi kepada DPRK Aceh Tamiang, maka akan berdampak kepada proses pembahasan di DPRK. Tentu saja DPRK Aceh Tamiang akan mengambil langkah-langkah sesuai kewenangannya untuk mencari tahu serta solusi dari permasalahan ini agar tidak berlarut-larut", ungkap Juanda. [] M. Hendra Vramenia (TN-W004)

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.