Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, TAKENGON -- Asisten III Setdakab Aceh Tengah, Subhadhy dengan tegas menolak dimutasi menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). Dia masuk dalam 16 pejabat eselon II dan III yang dirotasi oleh Bupati Aceh Tengah, Ir H Nasaruddin MM di oproom Setdakab, Takengon, Jumat (19/5) pagi.

Dilaporkan, proses mutasi yang dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah di penghujung masa jabatan keduanya itu telah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Namun, salah satu pejabat menolak dengan alasan melanggar aturan yang ada.

Subhadhy seusai acara pelantikan menyebutkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pasal 116 disebutkan, pejabat pembina kepegawaian dilarang mengganti pejabat pimpinan tinggi selama dua tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan.

Ditambahkan, kecuali pejabat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. “Sebelum mendapatkan klarifikasi dari Bupati Aceh Tengah beserta jajarannya, saya tidak akan menduduki jabatan yang telah ditetapkan,” tegas Subhandhy.

Dia menjelaskan bila merujuk UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka tidak ada ketentuan ataupun peraturan perundang-undang yang dilanggar. Dikatakan, syarat jabatan sudah terpenuhi karena dalam posisi sebagai Asisten tidak pernah dilakukan uji kompetensi apapun atau seleksi lainnya.

“Jadi, peraturan perundang-undangan mana yang saya langgar, sehingga harus dipindahkan ke tempat yang baru. Sedangkan jabatan yang saya emban sebelumnya sebagai asisten, baru berlangsung empat bulan,” ucapnya. Subhadhy mengatakan jika tidak ada penjelasan, maka pihaknya siap melakukan upaya hukum untuk mempertanyakan kebijakan ini. Dia mengaku juga akan melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta ke Mendagri.

“Bahkan saya akan melakukan gugatan terhadap bupati dan sekda ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” pungkasnya. Sedangkan pengganti Subhadhy yakni Rijaluddin yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Bidang Pembangunan.

Pejabat eselon II lainnya yang dilantik yakni Khairuddin Yoes, dari Kepala Dinas PUPR menjadi staf ahli bidang pembangunan. Erwin ST yang sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman dilantik menjadi Kadis PUPR. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah, Jauhari juga dirotasi menjadi Kadis Perumahan dan Permukiman.

M Thamrin Elashri, dari Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan menjadi Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah. Kadisperindagkop dan UKM, Munzir dimutasi menjadi Staff Ahli Bidang kemasyarakatan dan posisinya ditempati oleh

Syukuruddin yang sebelumnya sebagai Kadisparpora. Sebagai Kadisparpora diisi oleh Abadi yang sebelumnya Kepala Dinas Persputakaan dan Kearsipan dan posisinya ditempati oleh Subhan Sahara yang sebelumnya Kepala BPM dan Kampung. Selain pejabat eselon II, ada sekitar enam pejabat Eselon III yang juga ikut dilantik.

Pelantikan sejumlah pejabat tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Aceh Tengah, Ir H Nasaruddin MM. Namun, seorang pejabat yang menolak untuk dimutasi, tidak hadir dalam proses pelantikan tersebut. Alasanya, meski telah mendapat persetujuan dari Mendagri, namun rotasi yang dilakukan itu, tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. [] aceh.tribunnews.com, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.