Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, TUALANG CUT -- Dengan adanya penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD/ADK), ke kampung kampung di seluruh Indonesia acap kali diduga terjadi penyelewengan, tidak dapat dipungkiri adanya ADD tersebut bukan manfaat yang dirasakan warga namun mudaratnya lebih kelihatan.

Sejumlah warga Kampung Dagang Setia Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang yang menemui TamiangNews.com Minggu (02/4) di Babena Kupi Ie Bintah menyampaikan rasa kekecewaan mereka terhadap Datok Penghulu Kampung Dagang Setia. Menurut warga yang diwakili oleh Asnawi bahwa sikap maupun polah datok penghulu sejak mengelola uang desa terkesan sebagai Raja yang harus di agung agungkan warga.

Datok Penghulu sangat arogan jika saja ada perangkat yang memprotes kebijakan yang dilakukan, perangkat tersebut langsung diberhentikan meskipun diketahuinya tengah jalan, saat itu juga langsung dipecat, ungkap Asnawi yang juga mantan anggota TPK kampung itu.

Lebih jauh di sampaikan Asnawi ada beberapa kegiatan yang menggunakan Anggaran Dana Kampung yang menurut warga tidak sesuai dan banyak yang fiktif, diantaranya seperti yang dia ketahui Pendapatan Kampung Dagang Setia adalah sebesar Rp.876.076.269. adapun pekerjaan yang tidak sesuai adalah Pengerasan Jalan sepanjang 950 Meter hanya dikerjakan 750 meter dengan anggaran Rp. 69.602.000.

Begitupun dengan biaya pembinaan keagamaan transportasi guru ngaji Rp.15.000.000,- sebanyak 22 orang, padahal guru ngaji di Kampung Dagang Setia hanya 6 orang yang dibayar hanya 6 orang sebesar Rp 500.000/orang. Sedangkan Belanja Modal PKK untuk pengadaan Pembuatan Tenda Teratak Rp.30.juta lebih tapi yang dibuat hanya rehab yang sudah ditaksir hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp.11.000.000,- plus tenda. Parahnya lagi kegiatan penimbunan bahu jalan sepanjang 400 meter dengan anggaran Rp.21.000.000,- namun hanya menggunakan tanah timbun sebanyak 20 damtruk plus biaya menghampar tanah Rp.30.000/damtruk, sebut Asnawi yang dibenarkan oleh sejumlah warga yang menemui TamiangNews.com.

Lebih jauh diungkapkan Asnawi, kegiatan kegiatan yang tidak terealisasi pada anggaran tahun 2016  yang dananya harus dikembalikan ke Kasda hingga hari ini kami tidak mengetahuinya termasuk MDSK sendiri tidak mengetahuinya apakah sudah dikembalikan ataupun belum. Antara lain, pembuatan plat beton dusun Alue Buya sepanjang 1,5x4 meter sebesar Rp.9.742.000,- pembuatan pagar TPU Rp.15.000.000, pembuatan tapal batas kampung Rp.15.000.000,- pelatihan Sim Keu Des Rp.7.000.000,- kejadian luar biasa Rp.28.000.000,- sisa silfa Rp.12.619.269,- jumlah total silfa yang harus dikembalikan adalah Rp.87.361.269,- apakah uang sebesar Rp. 87 juta lebih tersebut sudah dikembalikan atau belum kami semua tidak mengetahuinya.

Sementara Muktaruddin Sekretaris MDSK Kampung Dagang Setia yang ditanya TamiangNews.com melalui telepon selularnya, membenarkan kejadian itu di Kampungnya “Hana kutuoh le datoknyan meunye ta tanyeong beugeh geuh” sebut Muktaruddin dalam bahasa Aceh yang artinya tidak tahu saya datok itu setiap kali ditanya beliau marah, papar Sekretaris MDSK.

Datok Penghulu Kampung Dagang Setia A Manaf kepada TamiangNews.com mengatakan, tidak benar ada terjadi penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD/ADK) Kampung Dagang Setia yang disampaikan oleh sejumlah warga kampung itu Minggu (02/4) di kantor Forum Datok Kampung Bukit Panyang Dua.

Menurut Datok Penghulu Kampung Dagang Setia A Manaf kepada wartawan bahwa dirinya tetap mengacu kepada aturan UU NO 6 Tahin 21014. Segala sesuatu terkait masalah pengelolaan ADD sudah sesuai, jika ada kekeliruan dilapangan ada tim Verifikasi.

Dijelaskan datok semua kegiatan tahun 2016 dilaksanakan oleh TPK, yang jadi masalah pembentukan TPK Kampung Dagang Setia inilah persoalannya karena TPK dibentuk bukan berdasarkan pilihan Datok dan sekdes selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan (KPA) dan PTPKK sebanyak 5 orang itupun 2 dari TPK tersebut bukan dari unsur perangkat, merekalah biangkerok permasalah yang terjadi di kampung hingga saat ini laporan yang seharusnya sudah disampaikan namun belum ada.

Untuk itu datok penghulu meminta kepada masyarakat apabila ingin memberikan informasi kepada pihak lain hendaknya terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Datok ataupun Sekdes, supaya tidak mengembangkan info yang menyesatkan kepada masyarakat luas. [] TN-W007

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.