Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, LANGSA -- Sejumlah elemen sipil di Kota Langsa Provinsi Aceh, mendukung langkah Walikota Langsa Usman Abdullah yang menolak mekanisme pembagian hasil penambahan dana Migas yang dituangkan dalam Qanun (peraturan daerah) di provinsi paling barat Nusantara itu.

Juru bicara Forum Masyarakat Sipil Kota Langsa, Putra Zulfirman, di Langsa, Senin (10/4) mengemukakan, menolak keberadaan Qanun Nomor 10 Tahun 2016 yang kebijakannya dinilai sangat merugikan kabupten/kota.

Sebab lanjut dia, dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebanyak 40 persen jatah Kabupaten/Kota mekanismenya kembali ke sistem pagu.

Persoalan migas ini, kata Putra juga sudah dibicarakan pada pertemuan Forum Komunikasi Pemerintah Kab/Kota Se Aceh (FKKA), di Balai Kota Banda pada 8 April kemarin.

Menurutnya, proses pembangunan sepenuhnya berada di kab/kota, karenanya menjadi penting bila pengelolaan dana bagi hasil Migas menjadi domain pemerintah kabupaten/kota.

Untuk itu, pihaknya mendesak Gubernur Aceh untuk segera merevisi Qanun tersebut dan menerbitkan peraturan terbaru dalam waktu dekat agar pengelolaan dana Migas diserahkan ke pemerintah kab/kota.

Pihaknya, sambung Putra, mendukung sepenuhnya upaya judicial review Qanun Aceh nomor 10/2016 oleh FKKA ke Mahkamah Konstitusi.

Demikian rilis yang disampaikan Forum Masyarakat Sipil Kota Langsa yang tanda tangani oleh Putra Zulfirman selaku Ketua SAPMA Pemuda Pancasila, Dewan Kesenian Aceh/Ketua, Agusni AH, LSM Seuramoe Institut/Direktur, Mahdani Syahputra), Komunitas Rumoh Aceh/program manager, Sukma MT, Lembaga Advokasi Rakyat/Fahrul Razi, Wakil Direktur, Piranti Bangsa/Direktur, Farid Wajidi, LSM Aldec/Direktur, AF Abbus, Lembaga Analisis Pembangunan/Ketua divisi monitoring, M Hanafiah.  [] TN-W007

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.