Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, BANDA ACEH -- Menyikapi kasus politik uang dalam Pilkada Gayo Lues yang dilakukan oleh Pasangan Calon Abd Rasyad - Rajab Marwan (SARAMA), pengamat politik dan keamanan Aceh Aryos Nivada dalam siaran pers yang diterima TamiangNews.com, Senin (24/4) mempertanyakan keseriusan kepolisian dalam mengusut tuntas kasus tersebut. Pasalnya sejak ditetapkan sebagai tersangka politik uang dan telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Gayo Lues pada 04 Maret 2017 dengan Nomor surat DPO/01/3/2017/Reskrim/ Pemilihan dan DPO/02/3/2017/Reskrim/ Pemilihan. Hingga detik ini belum ada langkah konkrit pihak kepolisian dalam memanggil boronan politik uang gayo lues untuk dimintai keterangan.

“Praktis sudah lebih dari sebulan yang bersangkutan jadi borunan dan ditetapkan sebagai DPO sejak 4 maret 2017. Anehnya ketika sidang sengketa pilkada gayo lues, borunan politik uang tersebut justru menghadiri sidang di MK pada 12 April 2017. Disini publik mempertanyakan keseriusan pihak kepolisian, disisi lain polisi seperti kesulitan memanggil SARAMA untuk disidik. SARAMA yang menjadi buronan kepolisian justru melenggang bebas di Jakarta menghadiri sidang MK. Sehinggga terkesan oleh publik kinerja kepolisian sebatas formalitas. Polisi hanya menampung keluhan pelanggaran dan membuat surat, namun tindak lanjut dari hal tersebut nihil”, ujar alumnus Magister Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada ini.

Aryos menilai bila pihak kepolisian tidak maksimal dan serius mengusut tuntas kasus politik uang dalam Pilkada Gayo Lues, dapat menjadi preseden buruk bagi kepolisian kedepannya. Netralitas dan integritas kepolisian dalam penegakan hukum akan dipertanyakan oleh publik.

Lebih lanjut Aryos mengatakan agar tidak menjadi preseden buruk, pihak kepolisian harus segera memburu dan melakukan penangkapan terhadap buronan politik uang gayo lues yang telah ditetapkan sebagai DPO.

Berdasarkan Pasal 73 Ayat (2) Perkap RI No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI, dalam hal membantu penangkapan terhadap seseorang yang terdaftar di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), setiap pejabat yang berwenang di suatu kesatuan dapat membuat Surat Perintah Penangkapan. Selain itu, dasar hukum penangkapan juga diatur dalam Pasal 36 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen tindak Pidana.

"Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan adanya bukti permulaan yang cukup dan tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar“, jelas Aryos panjang lebar.

Terakhir, Aryos mewanti-wanti kepada semua pihak, untuk bersama mengawal kasus politik uang dalam pilkada gayo lues. Terlebih Rabu ini tanggal 26 april akan diputuskan perkara sengketa Pilkada Gayo Lues.

“Publik akan bersama menyaksikan keseriusan pihak kepolisian dalam menangani kasus politik uang pilkada gayo lues. Bila ternyata di putusan MK memerintahkan pilkada ulang di Gayo Lues dan tersangka buronan politik uang kembali ikut kontestasi pilkada ulang. Tentu publik dapat menilai sendiri sejauh mana netralitas pihak kepolisian dalam menegakan hukum dan memberantas politik uang di Gayo Lues”, pungkas Aryos. [] M. Hendra Vramenia (TN-W004)

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.