Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Pemerintah Aceh telah lalai dan kecolongan dalam mengurusi kepentingan Aceh. Pemerintah Aceh tidak tanggap terhadap kebijakan pusat sehingga kepentingan dan kesejahteraan rakyat Aceh kembali tergadaikan, pengelola sumber daya yang ada di Aceh harus dikelola oleh masyarakat Aceh sendiri sesuai dengan keinginan Mou Helsinki dan amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh hanya isapan jempol.

Demikian rilis Aliansi Mahasiswa Unsyiah yang ditandatangani Koordinator lapangan Amirul Mukminin diterima TamiangNews Kamis (27/4) yang melakukan aksi Demo di kantor DPRA Aceh Rabu (26/4) kemarin.

Dalam rilis itu mereka menyatakan, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe oleh pemerintah pusat, terbukti jelas Pemerintah Pusat sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat Aceh.

Pengusulan KEK Arun Lhokseumawe oleh konsorsium BUMN mengkerdilkan pemerintah Aceh untuk dapat mengelola sendiri sumber daya Aceh.

Pengelola sumber daya yang ada di Aceh harus dikelola oleh masyarakat Aceh sendiri sesuai dengan keinginan MoU Helsinki dan amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Polemic kepentingan kelompok yang terus digaungkan oleh elit-elit politik Aceh jelas telah melukai hati masyarakat. Tidak adanya koordinasi yang baik dalam pemerintahan membuat kita merasa pemerintah seakan-akan tidak serius dalam menjalankan pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2017 yang telah ditandatangani oleh Presiden wajib diperjuangkan oleh Pemerintah Aceh dan seluruh elemen politik di Aceh agar dapat ditanggapi dan direvisi oleh Presiden.

Atas dasar kekhususan Aceh, maka pemerintah Pusat wajib menghormati hak Pemerintah daerah dalam menjalankan amanat dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh, yaitu kewenangan dalam mengelola SDA yang ada di wilayahnya.
Atas dasar kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Aceh maka kami Aliansi mahasiswa Unsyiah menyatakan sikap; 1. Mengecam dan menolak Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe yang tidak berpihak kepada masyarakat Aceh. 2. Menuntut Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden untuk mengembalikan hak masyarakat Aceh dalam pengelolaan KEK Arun Lhokseumawe secara keseluruhnya sesuai dengan amanat UUPA, yaitu Kedaulatan ekonomi sepenuhnya. 3. Mendesak untuk dilakukannya keterpaduan komunikasi politik antara DPRA dan Gubernur Aceh agar terciptanya penyampaian aspirasi keseluruhan masyarakat Aceh sehingga dilakukannya revisi PP tersebut oleh pemerintah Pusat. 4. Menuntut seluruh elemen Pemerintah dan masyarakat Aceh untuk bersatu dan proaktif dalam mengembalikan kedaulatan Aceh atas amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Otonomi khusus.

Aliansi mahasiswa Unsyiah senantiasa untuk terus menjadi mitra kritis Pemerintah dan berjuang bersama masyarakat demi terwujudnya Aceh yang lebih baik. “Kemenangan tercipta manakala ada sebuah perjuangan, dan tidak akan pernah ada perjuangan tanpa pengorbanan”, tulis rilis itu. [] TN-W007

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.