Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, ACEH TIMUR -- Dugaan penyalahgunaan tindakan diskresi Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto S,IK.M,Hum terkait pengamanan tahapan Pilkada di Aceh Timur, Tim Kuasa Hukum Calon Bupati / Wakil Bupati Aceh Timur Nomor Urut 1 Ridwan Abubakar – Abdul Rani (Nektu / Polem ) diwakili oleh Auzir Fahlevi, SH dan Denny Agustriarman,SH, secara resmi telah melaporkannya ke Divisi Propam Mabes Polri dan Kompolnas.

Kita melaporkan perkara tersebut ke Divisi Propam Mabes Polri‎ dan Kompolnas RI karena tindakan Kapolres Aceh Timur terlalu memihak kepada salah satu calon kandidat bupati/wakil bupati Aceh Timur, ujar Auzir Fahlevi, Selasa sore (28/2).

Dikatakannya, insiden "penyerbuan" kantor KIP Aceh Timur pada malam tanggal 16 Februari pukul 03.00 Wib dini hari oleh pasangan calon no urut 2 Hasballah M.Thaib dan‎ Syahrul Syamaun yang merupakan Bupati /Wakil bupati Aceh Timur (Petahana) bersama ratusan massa pendukungnya, tidak mampu diatasi dan ditangani sesuai aturan oleh Kapolres Aceh Timur.

"kami sayangkan kenapa Kapolres Aceh Timur bersama anggota pengamanan yang berada dikantor KlP tidak mencegah dan membendung paslon nomor urut 2 dan massanya masuk ke kantor KIP.

Apa dasar hukumnya apa yang digunakan oleh Kapolres Aceh Timur menggunakan tindakan diskresi berupa perintah mengamankan Form C1 yang ada dikantor KIP Aceh Timur ke kantor Panwaslih," kata Auzir.

"Menurutnya, tindakan Kapolres Aceh Timur itu merupakan pelanggaran serius dan jelas-jelas mengangkangi Prinsip Netralitas Polri sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 18 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1,2 dan 3 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, dan juga melanggar‎ Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 dan surat edaran kapolri Nomor SE/7/VI/2014 Tanggal 3 juni 2014 tentang Pedoman Netralitas Polri.

Dikatakan Auzir, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kapolres aceh Timur itu juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada yaitu,

"Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI polri, dan kepala desa/lurah dilarang membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon kepala daerah", katanya.

"Atas dasar tersebutlah, maka Auzir Fahlevi memandang pihaknya perlu untuk menyampaikan laporan resmi ke Divisi Propam Mabes Polri dan Kompolnas RI terkait tindakan kapolres Aceh Timur.

Sumber TamiangNews.com yang layak di percaya berhasil di rekam wartawan di Jakarta menyatakan Kapolres Aceh Timur terkesan mendukung salah seorang calon bupati aceh timur sehingga terkesan pada malam penyarangan kekantor KIP aceh timur di Peureulak, mereka terkesan membiarkan massa masuk ke kantor KIP dan ruang kerja Ketua KIP Aceh Timur yang terletak di kawasan Kota Peureulak.

"Salah seorang tokoh masyarakat Aceh Timur kepada wartawan Selasa (28/2) mengatakan seharusnya Kapolres Aceh Timur melakukan tindakan tegas di tengah malam kejadian, karena beliau berada di lokasi, Kapolres ke kantor KIP Aceh Timur tengah malam untuk apa...?, kalau hanya untuk nonton masa yang membuat onar kenapa harus datang kekantor KIP." tuturnya

" Sejumlah masa yang memasuki kantor KIP Aceh Timur seharusnya si tangkap oleh polisi dan oknum ketua PPK, yang disebut-sebut sudah membuka kotak suara, seharusnya di amankan kekantor Polres Aceh Timur bukan kekantor Panwaslih agar dilekatkan pemeriksaa tindak pidana" tegas tokoh masyarakat tadi yang tidak ingin mananya dipublikasikan awak media. [] TN.W007, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.