Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, ACEH TIMUR -- Terkait adanya temuan beberapa kelompok fiktif yang pernah dilaporkan KPPHI (Komite Pemantau Program Hutan Indonesia) Kabupaten Aceh Timur kepada kejaksaan negeri Idi pada bulan agustus lalu, KPPHI kembali mendesak kejaksaan negri ini segera menangkap kepala dinas pertanian Aceh Timur, pasalnya KPPHI menemukan beberapa Nofum (bukti) baru.

Ketua KPPHI melalui Yunan Nasution Kabid Hukum nya mengatakan saat ini kita kembali mendapat beberapa Nofum baru sebagai bukti tambahan yaitu dinas pertanian mengintruksikan kepada sepuluh kelompok tani di Kecamatan Penaron Kabupaten Aceh Timur untuk segera menarik sisa anggaran program kedelai tahun anggran 2015 yang tidak terserap, senilai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) per kelompok, itu yang pertama, yang kedua pengakuan dari salah satu ketua kelompok tani yang bernama Usman menyatakan bahwa kelompok mereka tidak memiliki lahan sama sekali, bahkan benih sebanyak satu ton (1000Kg) yang diberikan mereka jual karena tidak tau mau ditanam kemana.

Ketiga, uang yang masuk ke dalam rekening kelompok tidak boleh dibelanjakan oleh kelompok penerima bantuan melainkan dinas yang membelanjakan dengan menunjuk penyedia barang dan jasa. Ketiga hal tersebut diatas adalah pelanggaran berat yang dilakukan oleh dinas pertanian Aceh Timur, sebut Yunan Nasution.

Yunan Nasution juga mempertanyakan, mengapa setelah dua tahun dan setelah kami laporkan permasalahan ini baru pihak dinas menginstruksikan ketua kelompok tani menarik dan menyetor dana yang tidak terserap ke kas negara, dan bagaimana mungkin kelompok tani yang tidak memiliki lahan pertanian bisa menerima bantuan sementara sebelum mengajukan data calon penerima bantuan pihak dinas melakukan verifikasi calon petani dan calon lahan (CP/CL).

Yang terakhir atas dasar apa pihak dinas menjadi agen pembelanjaan kebutuhan kelompok tani dan menunjuk langsung penyedia barang dan jasa. Untuk itu kami berharap kepada pihak Kejaksaan Negri Idi untuk segera menangkap Kepala Dinas Pertanian Aceh Timur jika terbukti bersalah", ucap Yunan. Dan jika pihak kejaksaan kami nilai slow respon atau tidak bekerja dengan maksimal maka kami akan melaporkan Kejaksaan Negeri Idi ke JAMWAS-RI", tutup Yunan. []TN-W007, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.