Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU — Sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Dinas Perhubungan setempat yang diduga telah mengkangkangi UU No 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang sengaja memberikan Informasi sesat yang menimbulkan konflik antara serikat pekerja yang Resmi dan Serikat Pekerja Bodong (SPB).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (DPC-F.SPTI-SPSI) Kamal Faisal kepada Realitas Rabu (29/3) di Karang Baru. Menurut dia bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kabid Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Suprianto telah mengeluarkan Pencatatan Serikat Pekerja baru dengan nama Federasi Transportasi Indonesia 1973, ini merupakan Kriminalisasi Administrasi, sebut Ketua DPC F.SPTI-SPSI, Kamal Faisal.

Disampaikan Faisal pelanggaran itu adalah pelanggaran terhadap UU no 21 Tahun 2000 tentang pencatatan dan tatacara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh yang telah ditettapkan oleh Pemerintahan. Atas tindakannya tersebut Suprianto selaku ASN juga telah melanggar UU RI No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mana dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN tertuang dalam pasal 2 bahwa Suprianto telah melanggar pasal 2 huruf a. tentang kepastian Hukum.

Ketua DPC-F.SPTI-SPSI Aceh Tamiang menduga sikap yang dilakukan oleh Kabid Ketenagakerjaan tersebut bermain mata dengan dengan pengusaha dan , kita ketahui bahwa dengan dibentuknya pencataan Federasi Transportasi Indonesia-SPSI 1973 menghambat penyusunan qanun Restribusi Bongkar dan Muat barang di Kabupaten Aceh Tamiang yang diusul oleh F.SPTI-SPSI Aceh Tamiang. Padahal pra qanun tersebut sudah diajukan beberapa bulan yang lalu kepada Dinas terkait, namun sengaja menghilang dan mengaburkan pembuatan qanun dimaksud.

Lebih jauh dijelaskan Faisal bahwa laporan ini akan ditindak lanjuti kepada Komite Aparatur Sipl Negara (KASN) maupun ke Kementrian Dalam Negeri, jangan karena dia ASN yang dianggap mengetahui semua peraturan justru mengobok obok peraturan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, timpal Ketua DPC-F.SPTI-SPSI. Jika Dinas berani membentuk Serikat Pekerja dikabupaten kota tanpa izin dari Kemenkumham itu merupakan pelanggaran Hukum tentang pembentukan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia, untuk diharapakan Faisal aparat penegak hukum dapat melakukan penertipan dan menindak oknum yang diduga telah melakukan pungli dari penyelenggaraan bongkar dan muat di Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditambah lagi dengan adanya Keputusan Musyawarah Nasional rekonsiliasi Ferderasi SPTI-SPSI di Jakarta 15 s/d 17 Desember 2015, Kapolri waktu ini mengatakan setelah dilaksanakannya rekonsiliasi nasional tidak ada lagi rekonsiliasi ditingkat bawah jadi tidak pelaksanaan rekonsiliasi apapun tetap mengacu kepada rekonsiliasi nasional, sebut Faisal.

Sementara itu Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang Suprianto yang dikonfirmasi Realitas pada hari yang sama mengatakan keberadaan Pencataan Federasi Transportasi Indonesia-SPSI 1973 sesuai UU dan dibenarkan sejauh semua kelengkapan administrasinya lengkap, mereka akan dilantik di Provinsi bukan di Aceh Tamiang.

Dijelaskan Suprianto, keberadaan pencataan Federasi Transportasi Indonesia-SPSI 1973 ini merupakan dari pengurus lama yang telah ada sebelumnya yang telah dileburkan dan muncul Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (DPC-F.SPTI-SPSI), papar Kabid. [] TN-W007

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.