Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang memvonis lima datok penghulu (keuchik) dan satu mukim dengan hukuman empat bulan penjara, dengan masa percobaan delapan bulan. Keenam aparatur desa tersebut merupakan terdakwa dalam kasus tindak pidana Pilkada bupati/wakil bupati.

Mereka adalah, Makmur (Datok Kampong Durian), Abdul Manan (Datok Paye Bedi), Idrus Ike (Datok Benua Raja), Suripto (Datok Sukajadi), Wan Aula (Datok Kampong Landuh), dan terakhir Kalimawan, (Mukim Imam Balai, Kecamatan Rantau).

Para terdakwa tersebut tidak menjalani hukuman penjara. Namun apabila dalam delapan bulan masa percobaan melakukan tindak pidana lain, maka masa hukuman empat bulan penjara harus dijalankan.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim, Zufida Hanum SH, didampingi anggota, Desca Wisnubrata SH dan Junaidi SH. Vonis ini sama dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, Meidihamsi Rakhmatullah SH dalam sidang sebelumnya.

Ketua Majelis Hakim, Zufida Hanum, dalam pertimbangannya mengatakan, para terdakwa ikut serta atau menyukseskan atau membantu pasangan calon (paslon) bupati wakil bupati nomor urut 2, Hamdan Sati-Iwardi sehingga perbuatan terdakwa dapat merugikan paslon lainnya.

“Terdakwa sebagai aparatur desa seharusnya bersikap netral dan tidak ikut melakukan pertemuan dengan salah satu paslon, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu paslon selama masa kampanye, sehingga unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan,” ujarnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdakwa terbukti secara sah dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa kampanye.

Hal ini diatur dalam pasal 188 Jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Majelis hakim memberikan waktu tiga hari kepada terdakwa dan JPU untuk menerima atau melakukan upaya hukum lainnya. Atas putusan tersebut, para datok di depan majelis hakim menyatakan menerima, sedangkan JPU menyatakan pikir-pikir.

Seperti diketahui, kasus ini berawal dari laporan tim relawan pemenangan pasangan calon bupati/wakil bupati Aceh Tamiang, Ir Rusman-Muhammad Ichsan (RI) yang melaporkan lima datok penghulu plus satu imum mukim ke Panwaslih Aceh Tamiang, Kamis (9/2).

Mereka dipergoki oleh anggota KPA Sagoe Kecamatan Seruway, melakukan pertemuan tertutup dengan calon bupati petahana, Hamdan Sati, di mess PT Mapoli Raya yang berada di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumut, pada Kamis dini hari.

Pertemuan ini diduga untuk mengarahkan pejabat pemerintah desa dan mukim di Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang itu, untuk memenangkan calon petahana.

Dosen Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa, Bambang Antariksa SH MH menilai putusan Majelis Hakim tidak akan memberikan efek jera bagi aparatur kampong lainnya yang berpolitik dan memihak pasangan calon (paslon).

“Negara gagal dalam memberikan keadilan bagi paslon yang telah dirugikan. Padahal penegakan hukum bukan berbicara tentang kepastian saja, tetapi kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri,” ujarnya.

Sanksi hukum percobaan ini akan menjadi preseden buruk penegakan hukum pidana Pilkada, karena sanksi hukum yang terlampau lemah.

Dampak putusan tersebut lanjutnya, akan dipahami warga Tamiang dan aparatur sipil negara lainnya bahwa ketidaknetralan hanya diganjar hukuman sangat ringan, yakni hukuman percobaan.
“Ini yang nantinya akan merusak sistem demokrasi penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan bersih.

Hakim gagal dalam menerapkan hukum, padahal pembentuk undang-undang telah memasukkan pidana minimum yang dapat dijatuhkan yakni satu bulan penjara. Paling tidak ancaman minimum ini yang dapat dijatuhkan untuk memberikan efek jera,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa sudah sepantasnya jaksa penuntut umum melakukan upaya banding atas putusan tersebut, agar kedepan netralitas aparatur sipil negara atau aparatur pemerintah lainnya dalam proses Pilkada benar-benar netral demi terwujudnya Pilkada yang jujur dan bersih di Aceh Tamiang. [] tribunnews.com, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.