Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Bupati Aceh Tamiang,H.Hamdan Sati,ST membuka Musyawarah Rencana dan Pembangunan (Musrenbang) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)2018.

Kegiatan yang dilaksanakan di SKB Karang Baru,Selasa (21/3) diikuti sekitar 120 peserta, baik dari unsur pemerintahan, DPRK, elemen masyarakat, camat, maupun dari unsur perusahaan swasta.

Hamdan Sati yang akan mengakhiri masa tugas pada tahun ini meminta para Kepala SKPK untuk memperhatikan dengan baik hasil Musrenbang, terutama skala prioritas tingkat kampung, kecamatan, dan termasuk laporan reses dewan. “Musrenbang harus merujuk pada skala prioritas, sehingga program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Dia menegaskan hasil Musrenbang kecamatan yang menampung aspirasi masyarakat kampung harus diprioritas, terutama yang paling mendesak, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di lain hari. “Setiap pekerjaan harus terukur, walaupun siap tidak siap harus ada laporan ke pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut Hamdan mengatakan pemerintah kabupaten Aceh Tamiang telah berupaya meletakkan dasar perencanaan pembangunan yang baik,berkualitas,transparan dan akuntabel.Dimana pada tahun ini kabupaten Aceh Tamiang telah berhasil masuk dalam 3 besar penerima anugerah Prof.A.Madjid Ibrahim se-provinsi Aceh.

" Pihaknya sangat berharap semoga Kabupaten Aceh Tamiang bisa meraih juara pertama,selanjutnya akan mewakili provinsi Aceh untuk mendapat penghargaan Pangripta Nusantara tingkat Nasional ",harap Bupati Tamiang tersebut.

Sementara itu,kepala Bappeda Aceh Tamiang,Ir.Adi Darma,M.Si dalam kesempatan itu menjelaskan Musrenbang RKPD merupakan rangkaian proses perencanaan pembangunan berkelanjutan. Dikatakan, Musrenbang diawali di kampung, kemudian kecamatan ,forum SKPK dan Musrenbang Kabupaten.

“Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2018 ini memiliki arti penting dalam rangka menyahuti aspirasi masyarakat yang terangkum dalam hasil Musrenbang tingkat kecamatan,” jelasnya.

Disebutkan, dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, yang menjelaskan tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, bahwa Bappeda harus melakukan dan menyelenggarakan penyusunan RKPD. Kemudian, disusun berdasarkan kesepakatan Musrenbang, dimana selanjutnya dijadikan sebagai bahan RAPBK untuk tahun berikutnya.

"Sesuai ketentuan tersebut, Musrenbang untuk menyusun RKPD yang telah disepakati akan dijadiakan bahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah untuk 2018,” ucapnya.

Adi darma menambahkan pelaksanaan musrenbang juga berdasarkan UU No 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah, serta Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008, tentang tahapan tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

“Tujuan dari kegiatan ini untuk menyelaraskan program dan kegiatan SKPK dengan usulan-usulan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan,untuk membahas rancangan rencana kerja dengan prioritas program dan mempertajam program yang diberikan ke SKPK sesuai tupoksi dan menyesuaikan pendanaan program berdasarkan anggaran",ujarnya.

Dijelaskan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan rancangan Renja SKPK yang memuat kerangka regulasi dan anggaran SKPK. Sehingga, sebutnya akan terbentuk keterpaduan dari anggota DPRK, SKPK, camat, BUMD,elemen masyarakat,perusahan swasta,BUMN,Bank swasta dan delegasi kecamatan se-Kabupaten Aceh Tamiang. [] M. Hendra Vramenia (TN-W004)

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.