Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Anggota Dewan Partai Aceh dari daerah pemilihan (Dapil) III Miswanto mengalokasikan dua program pokok-pokok pikiran rakyat (Pokir) untuk Dapil I dan Dapil II. Kedua program tersebut adalah pengecatan ruangan RSUD Tamiang dengan pagu anggaran Rp 150 juta yang terletak di Dusun Bandar Kampung Kesehatan Kecamatan Karang Baru (Dapil I) dan program rehab tambak Kampung Pahlawan Kecamatan Manyak Panyed (Dapil II) pada Dinas Pangan dan Kelautan Aceh Tamiang dengan pagu anggaran Rp 100 juta.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh TamiangNews anggota DPRK Dapil III dari Partai Aceh Miswanto, mendapat alokasi program pokok-pokok Pikiran Rakyat (Pokir) sebesar Rp 1,75 Miliar yang tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Kabupaten Aceh Tamiang.

"Kami mencatat dari 12 program pokok-pokok pikiran rakyat dari anggota DPRK Aceh Tamiang Miswanto, dua program berada di dapil I dan Dapil II. Sedangkan 10 program lainnya berada di dapilnya yakni dapil III yang meliputi kecamatan Kejuruan Muda, Tenggulun, Tamiang Hulu dan Kecamatan Bandar Pusaka", jelas sumber yang tidak ingin disebutkan namanya.

Anggota DPRK Partai Aceh dari Dapil III, Miswanto ketika dikonfirmasi TamiangNews di ruang kerjanya Senin (20/3) membenarkan bahwa di tahun 2017 mendapat alokasi program Pokok-pokok Pikiran Rakyat sebesar Rp 1,75 Miliar.

"12 program pokok-pokok pikiran rakyat tahun 2017 ini merupakan rangkuman dari hasil reses tahun 2016 dan usulan dari rekan-rekan saya. Dua dari 12 program pokir tersebut berada di Dapil I dan Dapil II ", jelas legislator dari Partai Aceh tersebut.

Sementara itu Wakil ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Provinsi Aceh Syahzevianda, SH yang diminta tanggapannya mengenai hal ini kepada TamiangNews mengatakan secara aturan memang tidak diikat secara khusus tapi secara kewajiban anggota dewan memiliki tanggung jawab moril dan politis kepada konsituen di daerah pemilihannya.

"Secara aturan tidak dilarang anggota dewan mengalokasikan program pokirnya ke daerah yang bukan dapilnya tetapi secara moral, idealnya program pokir harus di dapil masing-masing. Karena secara demografi, daerah pemilihan (dapil) merupakan lingkup untuk menentukan besaran jumlah/porsi anggota dewan yang akan menjadi wakil rakyat di gedung parlemen", jelas Syazehvianda.

Lebih lanjut, sebagai representasi masyarakat didapilnya, para anggota DPRK harus memaksimalkan fungsi mereka untuk membalas perjuangan politik dan kepentingan (aspirasi) pemilihnya yang dijaring melalui kegiatan masa reses dan masa sidang.

"Logikanya gampang, tidak mungkin kita dipilih dari dapil A bertanggungjawab secara moril dan politis ke dapil B misalnya. Ini sungguh mencederai kepercayaan rakyat melalui harapan demokrasi yang sedang kita rintis ini", jelasnya. [] M. Hendra Vramenia (TN-W004), foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.