Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KUALASIMPANG -- Sekretaris Kampung Semadam atau dalam pengelolaan Dana Desa sebagai Pejabat Tehnis Pengelolaan Keuangan Kampung (PTPKK) diduga telah melakukan pelanggaran, dimana yang bersangkutan melakukan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab atau kewenangan Bendahara Kampung dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yakni sebagai Pelaku Pengadaan belanja barang dan Jasa. Dan hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Dana Desa.

Hal ini disampaikan Direktur Investigasi Wilayah Pantai Timur Lsm KPK DPD Provinsi Aceh S. Adi Putra. HAM (foto) berdasarkan hasil Investigasi langsung dan memiliki bukti - bukti yang cukup kepada TamiangNews Ahad (05/02/17) di Karang Baru.

"Dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 telah diatur apa yang menjadi tugas Datok Penghulu /Kepala Desa, Sekretaris Desa sebagai PTPKD/K dan Tim Pelaksana/Pengendali kegiatan Pembangunan serta Bendahara Kampung. Dan masing -masing perangkat telah memiliki tupoksi masing-masing", tegas S. Adi Putra yang akrab disapa Adi.

Sangat tidak dibenarkan bagi Sekdes/PTPKK untuk melakukan belanja barang /jasa program, karena itu bukan kewenangannya, memegang dan menyimpan uang kegiatan Dana Desa saja tidak dibenarkan, apa lagi membelanjakan kebutuhan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan Sekdes sebagai tim verifikasi atas kelayakan dan kebenaran kebutuhan usulan Dana kegiatan yang diajukan TPK dalam bentuk Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Sekdes /PTPKK selanjutnya meneruskan kepada Kades/ Datok penghulu untuk diperintahkan Bendahara sebagai pemegang Dana untuk dibayarkan kepada Kasir TPK, terang Adi.

Hasil Investigasi dengan Sekdes Arifin di rumahnya, "Sekdes/ PTPKK Arifin tidak berani membuat pernyataan dalam bentuk rekaman Video yang saya minta sebagai klarifikasi bahwa apa yang dilakukannya tersebut sudah benar sesuai aturan. Bahkan Arifin mengakui dirinya yang membelanjakan barang olahraga bagi pemuda Semadam dan diikutsertakan perwakilan pemuda ketika sudah terjadi Komplain dari pihak pemuda karena barang dibelikan tidak sesuai kebutuhan pemuda.

Akibat komplain para pemuda, Arifin sampaikan ke saya dia dizhalimi/difitnah oleh para pemuda yang melaporkan pelanggaran ini. Jika semua laporan itu fitnah menurut saya, pasti Arifin berani mengklarifikasi', ujar Adi Putra.

Ketika saya pertanyakan ke Datok Penghulu Kampung Semadam Hotin Boru Munthe malahan mengakui bahwa dari tahun 2015-2016 pengelolaan dana setiap kegiatan belanja barang/jasa Anggaran Dana Desa yang belanjakan Sekdes dan Bendahara Kampung, kecuali Kegiatan Fisik dikelola oleh TPK.

Yang menarik bagi saya adalah statemen Datok dengan tegas mengatakan tidak pernah takut jika diberitakan di Media, silahkan tulis saja, kami tidak gentar. Tutur Direktur Investigasi Wilayah Pantai Timur tersebut sambil senyum.

Adi meminta Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Aceh untuk melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan Dana Desa Kampung Semadam selama 2 tahun terakhir. Jika para pelaku pelanggaran Dana Desa atau dengan sengaja melanggar regulasi yang telah ditetapkan tidak proses hukum, maka semakin banyak lagi pelaku pelanggaran hukum lainnya semakin meraja lela, dan tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan atau audit jika hanya formalitas belaka, tegas S. Adi Putra. [] TN-W001

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.