Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KUALASIMPANG -- Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gadjah Puteh secara resmi telah melaporkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Tamiang (Atam), M Ali Alfata kepada Menteri Dalam Negeri (Men­dagri), Menteri Pen­dayagunaan Aparatur Negara Refo­rmasi Birokrasi (MenPAN-RB dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, Selasa (31/1).

Laporan LSM Gadja Puteh itu buntut dari pelantikan ter­hadap 50 pejabat PNS terdiri atas 30 pejabat eselon II dan 20 pejabat eselon III yang dilakukan Plt Bupati Aceh Tamiang, pada 25 Januari 2017 lalu, di Aula Setdakab Kantor Bupati Aceh Tamiang. Dua orang pejabat dari eselon II yang turut dilantik menuai sorotan dari sejum­lah kalangan termasuk LSM Ga­djah Puteh.

Plt Bupati Aceh Tamiang dila­porkan kepada tiga instansi yang berwenang, itu atas dugaan pelang­garan mekanisme pe­lan­tikan terha­dap dua pejabat eselon II Pemkab Aceh Tamiang yang kini mendu­duki posisi strategis yakni, Rulina Rita, ST, MT yang dilantik sebagai Kepala Dinas PU dan Perumahan Rakyat dan Drs Tarmihim, dilantik menjadi Kepala Dinas Pen­didikan Dayah.

Padahal, sebelumnya kedua pejabat tersebut diposisikan seba­gai Analis Pemerintahan Daerah pada Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan/non eselon pasca di “bangku panjang­kan” oleh Bupati Hamdan Sati, pada 30 Desember 2014 lalu.

Dua jabatan yang kosong dalam jabatan tinggi pratama (ese­lon II.B) itu diduga telah melanggar Permen PAN RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintahan.

Faktanya, tahapan itu memang tidak pernah dilakukan oleh Plt Bupati Aceh Tamiang. Hal itu disampaikan Direktur Ek­sekutif Gadjah Puteh, Sayed Zahirsyah Al Mahdaly, dari Jakarta dalam siaran persnya yang diterima Analisa, Rabu (1/2).

Adapun bukti surat laporan LSM Gadja Puteh masing-masing tertera dalam nomor, ke Mendagri Nomor : 255/Dpp Lsm-GP/I/2017, Surat ke Menpan RB, Nomor : 256/Dpp Lsm-GP/I/2017 dan Surat ke KASN, Nomor : 257/Dpp Lsm-GP/I/2017.

Pihaknya menilai pelantikan yang digelar pada 25 Januari 2017 lalu dilakukan oleh Plt Bupati Atam M Ali Alfata, disi­nyalir sarat kepentingan sehingga menabrak aturan UU yang berlaku. Pasalnya, PNS yang sebelumnya nonjob tidak dibenar­kan mengisi jabatan struk­tural setingkat eselon II B/sebagai Kepala SKPD.

Menpan RB, kata Sayed, mela­lui Asisten Deputi Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur KemenPAN RB, Ir Bambang D Sumarsono, MPA, juga menegaskan, pelan­tikan terha­dap dua pejabat eselon II.B di Aceh Tamiang yang dilantik oleh Plt Bupati melanggar aturan.

“Hendaknya dalam jabatan yang kosong itu diisi saja dengan Pj, agar proses administrasi di instansi tersebut tetap berjalan sebagaimana biasa, karena langkah itu lebih bijak,” terang Sayed mengutip pernyataan Bambang D Su­mar­sono.

Bambang juga menyinggung seorang Plt Bupati tidak memi­liki banyak waktu dalam merekrut pejabat dalam jabatan pim­pinan setingkat eselen II, maka serahkan saja nanti kepada bu­pati petahana pascacuti,” imbuh pejabat tinggi di Kementerian PAN-RB yang ditiru­kan Sayed Zahirsyah.

Dia menambahkan, bahwa yang dilakukan oleh pihaknya murni sebagai bentuk kepedulian dan perhatian elemen masya­rakat da­lam mengawasi kinerja aparatur pemerintah. Pihaknya mengaku tidak punya kepentingan apa pun, dan juga tidak ber­maksud menye­rang pihak tertentu secara personal. “Maka jangan dipolitisir serta menggiring ke tendensi politik yang dapat mengganggu proses pilkada 15 Februari 2017,” pung­kas­nya.

Plt Bupati Aceh Tamiang, HM Ali Alfata, MM yang akan dikon­firmasi terkait hal tersebut, Kamis (2/2), tidak berada di tempat dan ruangannya tampak sepi. Menurut sejumlah PNS di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Ali Alfata sedang berada di Jakarta melak­sanakan tugas luar.

Sesuai Aturan

Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga Ketua Baperjakat Aceh Ta­miang, Ir Razuardi Ibrahim, MT saat dikonfirmasi melalui sam­bungan telepon kepada Ana­lisa, Kamis (2/2) menjelaskan, pelan­tikan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan berda­sarkan surat dari Menteri Dalam Negeri, secara prinsip Plt Bupati disetujui mela­kukan pengisian pejabat di ling­kungan Pemkab Aceh Ta­miang, juga diatur dalam Qanun Nomor 8/2016 tentang pem­ben­tukan dan susunan perangkat daerah.

Namun jika dikemudian hari ada kesalahan akan dievaluasi lagi. “Awalnya memang masih ragu, tapi sudah ada surat dari Mendagri maka dilakukan pelantikan itu,” ungkapnya yang mengaku sedang berada di BKN Banda Aceh.

Sekda juga menepis kabar tidak mau menandatangani berita acara pelantikan terkait dua pejabat eselon II yang dilantik did­uga melanggar aturan. “Baperjakat sudah setuju, tapi jika tidak sesuai dengan aturan dari Mendagri tadi akan dievaluasi,” ujar­nya.

Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Aceh Tamiang, Mix Do­nald, SH yang dijumpai di ruang kerjanya, Kamis (2/2) ke­pada Analisa mengatakan, tim Ba­perjakat bukan tidak mau me­nan­datangani berita acara pelantikan, tapi kami meng­ingin­kan semua harus sesuai aturan yang tercantum dalam PP No­mor 18/2016 .

“Kami tandatangani itu, tapi dengan catatan Plt Bupati Aceh Tamiang harus buat surat per­nya­taan dulu, sehingga jika ada keke­liruan Baperjakat jangan diper­ma­salahkan,” ungkapnya.

Sebelumnya, dijelaskan Mix Donald, tim Baperjakat terdiri Sekda, Asisten I, Kepala BKPP sudah melakukan rapat dengan Plt Bupati Atam Ali Alfata akhir Desember 2016 dan menye­rahkan usulan nama-nama pejabat yang akan dilantik. Namun Plt Bupati tidak setuju dan dilakukan perom­bakan, masuklah nama lain di luar usulan pertama. “Usulan yang kedua saya tidak ikut dilibatkan, jadi saya tidak tahu. Itu sudah kewenangan Plt, perombakannya pun di Jakarta,” urainya. [] analisadaily.com

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.