Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, BANDA ACEH -- Pelaksanaan pilkada 2017 telah usai. Komisi Independen Pemilihan (KIP) telah menetapkan hasil perhitungan suara pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, tanpa hambatan.

Sejumlah pengamat menilai, proses pelaksanaan pilkada tahun ini lebih baik dibanding sebelumnya karena berlangsung dengan damai, lancar, dan demokratis.

"Iya, pastilah," kata Pengamat Politik dan Keamanan Aceh yang juga Direktur Jaringan Survei Inisiatif (JSI), Aryos Nivada MA kepada Serambi, Senin (27/2).

Menurutnya, faktor suksesnya pelaksanaan pilkada disebabkan semakin dewasanya para elite dalam berpolitik dan diharapkan ini bisa dicontoh oleh kader dan masyarakat.

Situasi ini telah membantah pernyataan pemerintah pusat yang menyebutkan bahwa dalam konteks pilkada, Aceh itu tergolong rawan, seperti halnya Pilkada Papua dan DKI Jakarta.

Selain itu, ulas Aryos, kehadiran negara--melalui aparat keamanan-juga dinilai sangat terasa dan berpengaruh besar bagi terwujudnya rasa keamanan dan kenyamanan pemilih saat mencoblos.

Bahkan untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan aman, sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, mengirim 1.900 personel pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) ke Aceh di samping adanya pasukan TNI/Polri yang memang bertugas di Aceh.

Pengamanan itu, lanjut Aryos, untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi kekerasan yang menyebabkan korban jiwa seperti pada Pilkada 2012.

Tapi, berkat keyakinan bersama stakeholder tentang kepastian keamanan ditambah adanya jiwa kesatria paslon yang mengakui kekalahannya---kecuali pasangan Muzakir Manaf (Mualem)-TA Khalid-- serta adanya rekonsiliasi antara Irwandi Yusuf dan Mualem telah mendinginkan tensi politik yang sebelumnya panas.

Berdasarkan catatan JSI, jumlah pelanggaran pada pilkada 2017 turun signifikan. "Kalau Pilkada 2012 ada 40 kasus, Pilkada 2017 hanya ada 19 kasus, terhitung dari 14-15 Februari 2017.

Di antaranya, pengguna hak pilih ganda dan money politics. Sementara dari tanggal 1-31 Januari, itu ada 44 kasus, tapi tidak ada penembakan dan pengeboman seperti pada tahun 2012, melainkan hanya perusakan alat peraga kampanye (APK), kekerasan, dan intimidasi," katanya.

Selain itu, Aryos menambahkan bahwa dari sisi penyelenggara pilkada juga sudah menjalankan tahapan sesuai dengan tupoksinya.

"Dari sisi penyelenggara, KIP terlihat lebih independen, kita akui itu, begitu juga panwaslih. Jika sebelumnya ada yang menyatakan penyelenggara tidak netral, kini bisa terbantahkan, karena dalam prosesnya tak ada permainanan yang dilakukan penyelenggara," ungkap Aryos.

Hal yang sama juga diakui akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Saifuddin Bantasyam SH MA.

Menurut Saifuddin, baik tidaknya pilkada didasarkan pada beberapa indikator, yaitu penyelenggara dan aparat keamanan bersikap netral, panwaslih kerja optimal, partisipasi pemilih tinggi, dan bebas dari berbagai bentuk intimidasi verbal dan nonverbal.

"Berdasarkan beberapa indikator di atas, maka secara umum saya nilai pilkada 2017 di Aceh pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah berlangsung dengan baik dan lancar.

Tak ada keluhan yang berarti terhadap netralitas KIP. Artinya, secara umum KIP sudah bersikap profesional. Memang ada beberapa kritik terhadap KIP di beberapa kabupaten/kota, tapi pada akhirnya hanya sebatas kritik," katanya.

Kendati demikian, Saifuddin juga menyampaikan bahwa ada sejumlah keluhan terhadap kinerja panwaslih. Misalnya, tak terlalu responsif atas laporan-laporan pelanggaran pada masa kampanye, masa tenang, dan pada hari pemungutan suara.

"Saya tak bisa memverifikasi data riil yang dilapor dan yang diselesaikan, namun dalam beberapa kesempatan panwaslih itu sering mendapat kritik," tambahnya.

Mawardi Ismail SH MHum, pakar hukum Unsyiah yang kini sudah purnabakti juga sependapat bahwa proses pelaksanaan Pilkada 2017 sudah lebih baik.

"Terlepas ada kelemahannya, saya lihat relatif lebih baik. Kita lihat kenyamanan dan keamanan pemilih terjamin, kita tak mendengar ada intimidasi karena adanya kehadiran negara. Nah, pilkada sudah selesai, semua pihak harus terima dengan jiwa besar," kata mantan dekan Fakultas Hukum Unsyiah periode 2005-2009 ini.

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan surat suara yang dilakukan KIP Aceh bersama KIP kabupaten/kota di Gedung DPRA, Sabtu (25/2), paslon nomor urut 6, Irwandi-Nova unggul dengan perolehan suara sebanyak 898.710 dari lima kandidat lain. Posisi kedua, diraih pasangan nomor urut 5, Muzakir-TA yang meraup 766.427 suara.

Selanjutnya posisi ketiga, diraih paslon nomor urut satu, Tarmizi Karim-Machsalmina, sebanyak 406.865 suara. Posisi keempat paslon nomor urut 4, Zaini Abdullah-Nasaruddin, 167.910 suara. Posisi kelima, paslon nomor urut dua, Zakaria Saman (Apa Karya)-T Alaidinsyah, 132.981 suara, posisi keenam paslon nomor urut 3, Abdullah Puteh-Sayed Mustafa Usab, 41.908 suara.
Partisipasi tinggi

Komisioner KIP Aceh, Junaidi yang dihubungi Serambi mengatakan partisipasi pemilih pada pilkada 2017 mencapai 72,3 persen, kurang sedikit dari target yang ditetapkan, yaitu 75 persen. Menurutnya, pemilihan yang dilakukan pada 15 Februari lalu tanpa paksaan dan intimidasi, sehingga masyarakat bebas memilih calonnya.

Ia jelaskan, dibandingkan dengan jumlah persentase partisipasi pemilih Pilkada 2012 jumlahnya lebih besar, yaitu 75 persen. Namun, hasil iti diraih di bawah gejolak yang mewarnai Pilkada lima tahun lalu, jauh berbeda dengan pilkada tahun ini yang aman dan demokratis.

"Ini menunjukkan kedewasaan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Apalagi semua orang mengakui pilkada ini lebih baik, demokratis, dan aman.

Kalaupun ada intimidasi sangatlah sedikit. Ini sangat luar biasa bahwa masyarakat berani menyuarakan hak pilih dengan benar. Siapa pun yang terpilih ini pilihan rakyat," katanya.

Sementara itu, Zubaidah Azwan, Ketua Forum Aksi Bersih Pemilihan Kepala Daerah (Fraksi Pilkada), Zubaidah Azwan MM menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak, baik secara pribadi maupun lembaga, komunitas, juga ormas, OKP, LSM, pemerintah daerah, kepolisian dan TNI, serta penyelenggara pilkada atas kerja sama yang baik dan sudah mendukung proses pemilihan kepala daerah di Aceh dengan lancar, aman, dan damai.

Menurutnya, meski proses tahapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Aceh sudah memberikan hasil, namun pembelajaran demokrasi tidak berakhir sampai di sini.

"Pembelajaran demokrasi di masyarakat harus terus dilakukan demi pendewasaan politik rakyat," kata Zubaidah kemarin saat memperingati satu tahun usia Fraksi Pilkada Aceh. [] tribunnews.com, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.