Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang, Juanda, mendesak Plt Bupati Aceh Tamiang segera mengukuhkan pejabat eselon III dan IV untuk mengisi dinas/badan yang telah disesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK) yang baru.

“Karena, akibat belum jelas penempatan pejabat baru, unit-unit kerja di bawah dinas (seperti Kabag dan Kasie), hingga kini tidak ada penanggung jawabnya. Sehingga banyak pekerjaan yang terkait pelayanan kepada masyarakat dan pegawai, menjadi terhambat,” ungkap Juanda, Selasa (31/1).

Ia mengatakan, persoalan ini muncul setelah Plt Bupati Tamiang melantik sejumlah kepala dinas, namun tidak sekaligus mengukuhkan pejabat eselon III dan IV yang membawahi unit kerja di suatu dinas/badan.

“Persoalan ini bukan saja menghambat pelayanan kepada masyarakat, bahkan kerja internal (administrasi, keuangan, dan programdiasn terkait), juga terkatung katung. Ini disebabkan belum ada penjabat kepala bidang dan kepala seksie yang sah,” tegasnya.

Masalah lebih besar yang timbul kemudian di tingkat pemerintah kabupaten, yakni macetnya percepatan realisasi anggaran pembangunan seperti yang sudah disepakati agar pertengahan Januari 2017, sejumlah proyek pembangunan bisa mulai berjalan. “Padahal saat pengesahan anggaran, kami berharap kerja nyata di awal tahun bisa meningkatkan mutu layanan dan pembangunan kabupaten ini. Tapi jika kondisi seperti ini berlangsung lebih lama lagi, masyarakat akan merasa sangat dirugikan dan pemerintah kembali menciptakan citra buruk di mata warganya sendiri,” protesnya.

Karena kebiasaan buruk pemerintah yang menggenjot pembangunan fisik di akhir tahun, selalu mengundang protes warga. “Selama ini perubahan APBK dilakukan di triwulan keempat. Sehingga ada proyek yang tidak selesai di akhir tahun, kemudian berdampak pada terlambatnya realisasi pembangunam yang ditunggu-tunggu oleh warga.

Kepala Dinas DPPKA Aceh Tamiang, dalam pemberitaan sebelumnya juga sudah menyampaikan hal serupa beberapa hari lalu, yang mengharapkan Plt Bupati Aceh Tamiang, Muhammad Ali Alfata segera melaksanakan pengukuhan pejabat sesuai Susunan Organisasi Tata Kerja (STOK) baru, di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang. Karena telah berdampak langsung pada terhambatnya kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi keuangan daerah kepada Mendagri dan Menteri Keuangan.

Tugas-tugas teknis yagn terhambat antara lain, posting data anggaran sistem Simda belum bisa dilakukan hingga saat ini, disebabkan belum ada pengukuhan terhadap pejabat Penguasa Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK).

“Selain itu, tidak dapat dilakukan pencairan dana bantuan hibah untuk Polres, KIP dan Panwaslih Tamiang untuk pembiayai operasinal pelaksanaan Pilkada (pemilihan Gubenur/Wakil Gubenur Aceh dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang) yang akan dilaksankan dua minggu ke depan,” kata Kadis DPPKA Aceh Tamiang, Abdullah, tiga hari lalu.

Keterlambatan penyiapan dokumen-dokumen yang harus sehgera dikirim ke pemerintah pusat ini, membuat Pemkab Tamiang terancam kena sanksi. Yakni, berkurangnya dana insentif daerah yang seharusnya diterima Kabupaten Aceh Tamiang. Disamping itu, laporan dana transfer dan penggunaannya pada tahap akhir 2006, juga belum dapat disampaikan berupa laporan DAU, DBH, DAK Fisik dan nonfisik, Outsus, dan tunjangan khusus. “Sehingga berakibat adanya penundaan transfer dana DAU dan lain-lain ke daerah, sebagai sanksi yang akan mengganggu pembiayaan program kerja yang sudah disusun,” jelasnya.

Kemudian, uang persediaan (UP) pada tiap-tiap SKPK untuk tahun anggaran 2007, juga tidak dapat disalurkan. Karena belum ada kejelasan terhadap DPA, PA, KPA, dan bendahara SKPK.
“Yang sangat riskan, gaji pegawai bulan Februari tahun 2017 terancam tidak dapat dibayarkan tepat waktu, disebabkan belum ada surat keputusan (SK) Bupati Aceh Tamiang tentang penujukan bendahara aderah (BUD) dan Kuasa BUD,” ungkapnya. [] aceh.tribunews.com

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.