Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, BANDA ACEH -- Jadwal kampanye pasangan calon kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) yang dimulai sejak 28 Oktober 2016, terhitung sejak Sabtu (11/2) hari ini, pukul 24.00 WIB resmi berakhir.

Dengan demikian, segala bentuk kampanye, baik kampanye dialogis, silaturrahmi, atau kampanye akbar di tempat terbuka tidak diperbolehkan lagi.

“Besok (hari ini-red) masa kampanye yang sudah dimulai sejak tiga bulan lalu, akan berakhir, tepatnya pada pukul 12 malam nanti. Jadi semua kegiatan kampanye tidak boleh dilakukan lagi oleh semua paslon,” kata Komisoner KIP Aceh, Robby Syah Putra, kepada Serambi, Jumat (10/2).

Selain tidak melakukan kegiatan kampanye, mulai besok KIP Aceh juga menginstruksikan kepada semua paslon berikut tim pemenangannya untuk menurunkan semua alat peraga kampanye (APK).

“Kita telah menyurati semua paslon, kalau paslon tidak menurunkan ini akan dikoordinasikan dengan panwas, panwas nanti juga berkomunikasi dengan pihak Satpol PP, kita tidak mengekseskusinya,” tambah Robby.

Dengan berakhirnya masa kampanye, maka mulai besok tahapan Pilkada Aceh masuk dalam tahapan masa tenang hingga hari pencoblosan. Apabila dalam masa tenang tersebut, ada paslon yang tetap melakukan kampanye, maka secara peraturan paslon dimaksud bisa didiskualifikasi dari status calon.

“Semua model kampanye disebutkan dalam pasal 41. Jadi karena masa kampanyenya sudah berakhir, tidak boleh lagi dilakukan oleh masing-masing paslon. Termasuk tidak boleh melakukan money politic dalam masa tenang,” ujar Robby.

Demikian juga untuk kampanye di media sosial yang dilakukan melalui akun-akun resmi masing-masing paslon. KIP Aceh telah menyurati semua paslon untuk segera menutup akun media sosial masing-masing calon yang selama ini digunakan untuk berkampanye di dunia maya.

“Benar, semua akun resmi media sosial paslon harus segera ditutup. Walaupun tidak memposting apa-apa, tapi akun itu tetap harus ditutup, itu bunyi PKPU. Paling lambat satu hari setelah berakhirnya masa kampanye, semua akun remsi paslon di media sosial sudah harus ditutup,” kata Robby.

Akun yang harus ditutup itu dijelaskannya, adalah akun resmi media sosial yang dilapor oleh masing-masing paslon kepada KIP Aceh. Terhadap akun yang tidak dilaporkan ke KIP, itu tidak jadi tanggung jawab penyelenggara. “Artinya tidak dalam kategori di bawah pengawasan pangawas,” tambahnya.

Roby menyebutkan, dari enam paslon gubernur/wakil gubernur, hanya paslon nomor urut 3 dan 4 yang hingga kini belum memberikan daftar nama media sosial yang digunakan untuk kampanye. [] aceh.tribunews.com

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.