Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh Tamiang Mukhlis NT meminta para kepala sekolah (Kepsek) mulai tingkat dasar hingga menengah untuk menjalankan Permendiknas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Struktur Komite Sekolah yang benar-benar independen serta tidak melibatkan unsur aparatur pemerintah, termasuk pemerintahan desa.

"Langkah awal untuk realisasi Permendiknas dimaksud, MPD Aceh Tamiang telah mengundang seluruh kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan serta Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMP, yang hasil pertemuan disepakati MPD untuk melakukan sosialisasi Permendiknas Nomor 75 tersebut ke seluruh sekolah di dalam kabupaten ini," ungkap Mukhlis kepada MedanBisnis, Rabu (15/2) di Karang Baru.

Menurutnya, sekolah tingkat menengah atas yang saat ini masih dalam masa transisi kewenangannya dari daerah dialihkan ke provinsi, maka pihaknya sudah menitip pesan melalui ketua MKKS SMA dan sederajat supaya dapat melaksanakan Permendiknas tersebut.

"Ada beberapa sekolah yang sudah mulai menjalankan Permendiknas ini, tapi yang sudah lengkap dengan struktur serta ruang kerja komite sekolah adalah SMKN2 Karang Baru," katanya.

Bahkan, MPD bersama Dinas Pendidikan Aceh Tamiang pada awal 2016 lalu sudah dua kali melakukan penguatan kapasitas komite dan kepala sekolah, tetapi hingga saat ini pihaknya menilai sekolah belum menjalankan secara maksimal.

"Baru beberapa sekolah menjalankannya dan masih jauh dari harapan kita," kata Mukhlis.
Mukhlis menjelaskan, sosialisasi Permendiknas Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah sangatlah penting dilakukan, karena Kepmen Nomor 04 Tahun 2002 tidak diberlakukan lagi.

"Kalau dalam Kepmen dulu ada yang namanya dana komite sekolah dibebankan kepada wali murid, tapi dalam Permendiknas hanya dibolehkan bentuk sumbangan dan bantuan serta pungutan dilarang," tegas Mukhlis, seraya mengemukakan, artinya kutipan sifatnya mengikat dengan jangka waktu yang ditentukan sementara sumbangan sifatnya tidak mengikat.

Mukhlis juga menekankan, bahwa komite sekolah harus juga mempunyai rekening bank sendiri yang fungsinya semua bantuan atau sumbangan bisa disimpan pada satu rekening.

"Menyangkut kebutuhan sekolah, para Kepsek dan komite sekolah harus membuat perencanaan yang matang dan bisa dipertanggungjawabkan serta jangan asal buat sehingga tidak tepat sasaran nantinya," tegasnya.

Ia menambahkan, dalam upaya menindaklanjuti berbagai kendala terhadap pendidikan di Aceh Tamiang, pihaknya juga membuka pos pengaduan bagi masyarakat, terutama tentang keluhan layanan pendidikan dari masyarakat selaku pengguna pendidikan.

"Sesuai amanah Qanun Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, salah satu tugas pokok MPD adalah melakukan pengawasan dan pembinaan di semua jenjang pendidikan," pungkas Mukhlis. [] medanbisnisdaily.com, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.