Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Penjabaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2017 dinyatakan rampung dilakukan dengan aplikasi SIMDA yang selanjutnya terhadap DPA tersebut akan dilakukan penandatanganannya secara serentak dalam minggu ini.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang Abdullah melalui Kepala Bidang (Kabid) Anggaran Diva Syahbuana, Senin (20/2) menyatakan, penjabaran DPA masing-masing SKPK telah rampung dikerjakan dan selanjutnya penandatanganan secara serentak oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK).

"Untuk hal itu, jadwal tandatangan DPA oleh TAPK sedang dipersiapkan," ungkap Diva, sembari mengatakan seluruh SKPK juga sudah diberitahukan tentang adanya penandatanganan secara serentak tersebut.

Diva mengakui, adanya hambatan sehingga baru sekarang DPA bisa rampung, dikarenakan mengalami keterlambatan meski tidak berarti pada saat proses pengisian indikator dan pencapaian program kegiatan pada aplikasi Simda yang dilakukan oleh masing-masing SKPK.

"Tapi sekarang ini semuanya sudah rampung dan tinggal ditandatangani saja DPA nya," ujarnya.
Ia menyebutkan, untuk pelaksanaan penandatanganan, pihaknya juga sudah mempersiapkan surat untuk disampaikan kepada TAPK.

"Namun begitu, menunggu persetujuan dari Kadis DPPKA selaku sekretaris TAPK," sebutnya, seraya menambahkan belum ditandatanganinya DPA bagi SKPK tidak menjadi hambatan dalam upaya penarikan uang persediaan (UP).

Sementara itu Kabid Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Tamiang Tri Eka Indra Bekti membenarkan pihaknya telah merealisasikan pencairan UP sejumlah SKPK setelah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 66 Tahun 2017 yang ditandatangani Plt Bupati Aceh Tamiang M Ali Alfata, tentang penetapan besaran UP SKPK tahun anggaran 2017.

"Meskipun DPA belum rampung, sejumlah SKPK yang telah melakukan penarikan uang persediaan," ujar Indra.
Indra menyebutkan, SKPK yang sudah melakukan penarikan UP di antaranya Sekretariat Daerah Rp 1 miliar, Kecamatan Banda Mulia Rp 50 juta, Dinas Lingkungan Hidup Rp 250 juta, Sekretariat Dewan Rp 700 juta, dan Satpol PP dan WH Rp 90 juta.

Kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 90 juta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Rp 80 juta, Inspektorat Rp 100 juta, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 150 juta, Bappeda Rp 150 juta, Kecamatan Manyak Payed Rp 45 juta, Kecamatan Seruway Rp 45 juta, BPKD Rp 300 juta, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 650 juta, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp 70 juta.

Selanjutnya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Rp 70 juta, Dinas Kesehatan Rp 300 juta, Kecamatan Bendahara Rp 45 juta, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Rp 35 juta, Kecamatan Kota Kualasimpang Rp 50 juta,

Sekretariat MAA Rp 38 juta, Kecamatan Rantau Rp 45 juta, Dinas Syariat Islam Rp 120 juta, Sekretariat MPU Rp 35 juta, serta Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Rp 60 juta.

Menurut Indra, untuk kelancaran proses penarikan uang persediaan, selain melalui surat tertulis, pihaknya juga menginformasikannya lewat WhatsApp kepada seluruh SKPK.

"Syarat penarikan uang persediaan simpel, yaitu hanya melampirkan SK Pengguna Anggaran serta SK Bendahara pengeluaran. Berbeda saat pengajuan penarikan ganti uang harus disertai DPA yang sudah ditandatangani oleh TAPK," pungkasnya. [] medanbisnisdaily.com, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.