Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang akhirnya berhasil menuntaskan permasalahan pembayaran terhadap hak normatif karyawan dengan PT Mestika Prima Lestari Indah (MPLI).

Penyelesaian tersebut dibantu Pemkeb Aceh Tamiang dan pihak terkait lainnya, sehingga pembayaran hak normatif langsung dibayarkan secara tunai di gedung DPRK setempat, Rabu (22/2).

Sebelumya, aspirasi buruh yang disampaikan ke dewan langsung mendapat respon positif, melalui Komisi D dan dinas terkait di jajaran Pemkab Aceh Tamiang.

Serikat pekerja PC SPPP-SPSI Aceh Tamiang berusaha dengan berbagai langkah yang ditempuh, termasuk pertemuan dengan pimpinan perusahaan, sehingga membuahkan hasil pihak perusahaan bersedia membayarkan hak karyawan atas nama Sapri, yang disebut-sebut diberhentikan tanpa menerima hak normatifnya sebagai karyawan di PT MPLI.

Pantauan MedanBisnis, penyelesaian permasalahantersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian bersama antara Sapri selaku karyawan dengan PT MPLI yang diwakili Yudi staf Direksi dan para saksi, yaitu pimpinan DPRK, Padlon, wakil ketua DPRK, Juanda, Nora Ida Nita, Asisten I Setdakab Aceh Tamiang, Mix Donal, Kepala Disnakertrans, Yusbar, serta beberapa pihak terakit lainnya.

Dalam pernjanjian itu antara lain menyebutkan perusahaan membayarkan hak atas nama Sapri senilai Rp 32.500.000 serta Sapri di berhentikan secara resmi dari PT MPLI.

Turut juga disaksikan Ketua Komisi D, Saiful Bahri beserta anggota H Saiful Sofyan, Mustaqim, Salbiah, serta Sekretaris PC SPPP- SPSI Aceh Tamiang Adriadi.

Ketua DPRK Aceh Tamiang Fadlon mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang ikut andil untuk menyelesaikan permasalahanini, terutama manajemen PT MPLI yang telah bersedia membayarkan hak karyawan atas nama Sapri sebesar Rp 32.500.000.

"Ini semua menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua, terlebih bagi serikat buruh dan perusahaan," ujarnya.

Padlon menegaskan, setelah perjanjian ini dilakukan diharapkan kedepannya jangan sampai timbul permasalahan baru di kemudian hari dari kedua belah pihak.

Selain itu, dewan meminta semua permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah, sehingga bisa melahirkan sebuah keputusan yang baik untuk para pihak.

Pada kesempatan itu Sekretaris PC SPP-SPSI Aceh Tamiang Adriadi mengharapkan agar DPRK tidak bosan menerima keluhan dari para buruh di Kabupaten ini, apalagi persoalan yang disampaikan demi kesejahteraan para buruh.

"Masih ada sejumlah persoalan yang hingga saat ini belum terselesaikan dan kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak terkait baik eksekutif maupun legeslatif sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik," ujar Adriadi. [] medanbisnisdaily.com, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.