Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, BANDA ACEH -- Menyikapi kabar bahwa proses unggah scan Form C1 pada KIP Aceh Utara berjalan lamban dikarenakan adanya kendala pada jaringan internet, pengamat Politik dan Keamanan Aryos Nivada mengatakan, bahwa hal tersebut dapat berakibat pada menurunnya integritas dan keprofesionalan KIP Aceh Utara dalam menyelenggaran Pilkada.

"Alasan keterlambatan karena form C1 masuk kotak suara, sehingga harus dibuka kembali dan menyebabkan keterlambatan, menunjukan ketidakprofesionalan KIP Aceh Utara dalam melaksanakan tupoksi dan kordinasi dengan penyelenggara tingkat bawah”, jelas Aryos melaui rilis yang dikirim ke TamiangNews.com, Minggu (19/02).

Menurutnya, hal yang patut diwaspadai, jangan sampai ada pihak-pihak yang merubah form C1-KWK dan Lampiran (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Merubah form c1 kwk dapat dianggap sebaga sebuah modus agar pemilihan di TPS diulang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) UU 10 Tahun 2016 (UU Pilkada).

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPS dari TPS, saksi calon tingkat Kecamatan dan saksi calon di TPS, Panwas Kecamatan, atau PPL maka PPS melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan.

Kemudian ayat (2) Penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara.

Aryos juga menjelaskan, ada sanksi bagi KPPS yang tidak menyerahkan form c1 kepada PPK pada hari yang sama. Pasal 193 ayat (5) UU 10 Tahun 2016 : Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

“Yang jelas, merubah form C1 adalah pidana, bagi siapapun yang melakukannya, akan ada sanksi hukum yang siap menjerat. Analisis saya, ada kemungkinan dirubah form C1 milik KPPS, agar berbeda dengan C1 punya saksi dan Panwas, sehingga sesuai ketentuan UU, kalau berbeda maka dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut", ujar Aryos. [] Red-TN

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.