Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, LHOKSEUMAWE -- Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dihasilkan guna mensejahterakan rakyat, bukan untuk mensejahterakan satu kelompok saja. Hal ini diungkapkan calon gubernur Aceh nomor urut 1, Dr Ir H Tarmizi A Karim, M.Sc pada kegiatan silaturahmi bersama warga Kecamatan Muara Satu, Desa Blang Naleung Mameh, Kota Lhokseumawe, Selasa (16/1/2017).

“Saya juga terlibat dalam pencetusan UUPA. Bahkan, pada masa pemerintahan SBY ke Swedia untuk menyelesaikan perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) Helsinky sehingga lahirnya UUPA,” jelas mantan Pj Gubernur Aceh tersebut.

Dia juga mengungkapkan, sejak menjadi Pejabat Gubernur Aceh 2012 lalu, dirinya tiap hari memperluruskan turunan butir-butir MoU hingga bisa direalisasikan dalam UUPA.

“Saya ini mantan birokrat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jadi saya paham betul tentang turunan-turunan MoU Helsinky ke dalam UUPA dan saya juga mengerti cara merealisasikan ke dalam masyarakat Aceh, sehingga apa yang dijanjikan dalam UUPA bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Aceh dan bukan dinikmati satu kelompok saja,” ungkap mantan Kepala Diklat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri.

Hasil MoU adalah rasa kesejahteraan, di situ ada hak anak yatim konflik, janda korban konflik dan juga mantan GAM.

“Kita bersatu padu, tidak boleh lagi berselisih dan untuk semua mantan GAM saya berdayakan dan saya rangkul dalam pemerintahan bila saya terpilih jadi gubernur Aceh,” pungkas Tarmizi Karim. [] harianaceh.co.id

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.