Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KUALASIMPANG -- Hampir tiga tahun sejak 2015 pengusaha penangkar burung walet yang beroperasi di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya di wilayah Kota Kualasimpang, tidak lagi mengantongi Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Bahkan jumlah pengusaha penangkar burung walet yang mengurus izin setiap tahunnya mulai berkurang. Sebagaimana data kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Aceh Tamiang, jumlah SITU yang diterbitkan tahun 2013 sebanyak 16 untuk kegiatan atau jenis usaha budi daya burung walet.

Kemudian tahun 2014 tercatat pengusaha penangkar sarang burung walet berkurang jumlahnya menjadi hanya delapan SITU, dan hanya sembilan pengusaha yang mengantongi izin tersebut.

Kemudian mulai tahun 2015 hingga sekarang pengusaha penangkar burung walet tidak ada lagi yang mengantongi izin kegiatan tersebut.
Dari keseluruhan pengusaha penangkar burung walet didominasi beroperasi di sekitaran Kota Kualasimpang.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) Arfandi saat dikonfirmasi MedanBisnis, Senin (23/1) di ruang kerjanya, membenarkan bahwa seluruh pengusaha penangkar burung walet sejak tahun 2015 tidak mengantongi izin dari pemerintah daerah, yakni melalui KP2TSP.

"Berdasarkan data yang ada berkenaan dengan SITU penangkar burung walet terakhir dikeluarkan tahun 2014," ujarnya.

Menurut Arfandi, izin penangkar burung walet tidak pernah dikeluarkan sejak dirinya menjabat. Ia mengaku tidak mengetahui persis sebab pengusaha yang tidak lagi mengajukan izin tersebut.

"Dalam hal ini KP2TSP hanya memberikan pelayanan perizinan, baik perpanjangan maupun izin baru dari masing-masing pengusaha," jelasnya, sembari mengatakan kemungkinan ada regulasi yang masih dalam pembahasan, dibolehkan atau tidaknya penangkar burung walet.

Arfandi menyebutkan, bagi pengusaha penangkar sarang burung walet yang pernah dikeluarkan SITU-nya untuk berlaku satu tahun. Selanjutnya pengusaha harus mengajukan perpanjangan.

"Untuk tahun 2017 dipastikan belum ada pengajuan untuk kegiatan budidaya burung walet," tandasnya.
Sementara itu Kepala Bagian Ekonomi Setdakab Aceh Tamiang Asma Wati, mengatakan sejak dirinya menjabat tidak pernah mengetahui tentang kepengurusan dan izin serta retribusi penangkar burung walet.

Namun pihaknya pernah diajak untuk ikut hadir membahas masalah tersebut oleh DPPKA Aceh Tamiang beberapa waktu lalu.

"Namun hasil dari pembahasan yang pernah dilakukan hingga saat ini belum ada kesimpulan yang berkenaan dengan penangkar burung walet," katanya.

Untuk diketahui, penerimaan pendapatan Pemkab Aceh Tamiang dari pajak penangkar burung walet sebesar Rp 9,79 juta yang terealisasi dari Rp 50 juta yang dianggarkan per 31 Desember 2016. [] medanbisnisdaily.com, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.