Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, BANDA ACEH – Salah satu tenaga pendamping desa di Kecamatan Simpang Tiga, Aceh Besar, Nanang Hasani, memprotes pernyataan LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang meminta keberadaan pendamping desa dievaluasi karena selama ini tidak aktif. Menurutnya, tudingan tersebut sangat berlebihan karena tidak semuanya tenaga pendamping desa tidak bekerja.

“Pernyataan pendamping desa yang tidak aktif bekerja telah mendiskreditkan kami yang selama ini sangat loyal terhadap tugas mendampingi masyarakat desa. Bahkan sebagian besar dari kami, walau belum mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) tetap membantu desa dalam menyiapkan dokumen RKPG dan APBG 2017 secara sukarela atas permintaan pemerintah desa,” katanya kepada Serambi, Senin (30/1/2017).

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Monitoring Peradilan MaTA, Baihaqi, meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Aceh Utara dan Aceh, mengevaluasi keberadaan pedamping desa.

Sebab, pihaknya menerima banyak pengaduan dari warga terkait tidak aktifnya para pendamping desa selama ini.

Nanang menjelaskan, pendamping desa bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia dan melaksanakam tugas di lapangan sesuai SPT yang dikeluarkan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh.

“Dasar kami bekerja SPT dari provinsi, bukan kabupaten, kalau SPT itu belum terbit kami tidak bisa bekerja. Kalaupun bekerja itu atas dasar sukarela,” ujarnya. [] aceh.tribunews.com

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.