Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Polres Aceh Tamiang, Rabu (4/1) menggela diskusi Pilkada damai yang diikuti empat pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati. Dalam diskusi tersebut mencuat sejumlah persoalan, salah satunya tentang netralitas dari para keuchik (kepala desa).

Calon bupati (cabup) nomor urut 1, Ir Rusman, mengungkapkan pengalamannya ketika ia dilarang oleh Datok Penghulu untuk melakukan sosialisi kandidat di daerahnya. Karena itu Rusman menyarankan agar ada tempat khusus untuk melakukan sosialisasi. “Saya minta kepala desa netral dalam Pilkada ini,” katanya.

Rusman juga menyorot adanya aksi pembakaran dan pengrusakan atribut kampanye, termasuk aksi provokasi melalui slogan-slogan yang dikhawatirkan bisa memicu kerusuhan.

“Saya mengingatkan, ada indikasi pihak luar yang akan menggangu keamanan. Untuk itu pihak kepolisian harus melakukan antisipasi sejak dini,” tambahnya.

Keluhan yang sama juga disampaikan cawabup nomor urut 3, T Insyafuddin. Pihaknya mengaku sudah dua kali dilarang datang oleh kepala desa. “Kalau sekedar menghadiri acara maulid tidak masalah, tetapi jangan dilarang,” keluh Insyafuddin.

Selain itu ia juga mengeluhkan tentang banyaknya alat peraga kampanye yang roboh, sehingga dikhawatirkan banyak masyarakat yang tidak kenal dengan calon-calon yang akan maju dalam Pilkada nanti.

Sementara cawabup nomor urut 2, Izwardi, dan cabup nomor urut 4, Iskandar Zulkarnain, menyampaikan beberapa masukan.

Izwardi meminta semua kandidat agar instrospeksi diri dan kembali ke aturan Pilkada. “Semua kita punya mimpi untuk Tamiang yang lebih baik, hanya strategi yang berbeda,” ujarnya.

Sedangkan Iskandar mengingatkan agar jangan ada pembiaran-pembiaran, termasuk terhadap kesalahan kecil sekalipun. Contohnya adalah persoalan alat peraga. Selain itu sosialisasi Pilkada juga sangat kurang sehingga tidak sampai ke masyarakat.

Kurangnya pemahaman masyarakat juga diakui Kapolres Aceh Tamiang, AKBP Yoga Prasetyo SIK. “Memang selama ini masyarakat masih kurang mengenal profil pasangan kandidat yang maju dalam pemilihan kepala daerah di Tamiang,” ujar Kapolres dalam pengantar diskusinya.

Ia juga menyampaikan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mencari kesepahaman dan komitmen bersama dalam mewujudkan Pilkada damai di Aceh Tamiang.

Dalam diskusi tersebut juga hadir Ketua KIP Aceh Tamiang, Muhammad Alhamda. Ia menjelaskan tentang posisi KIP terkait kasus baliho yang hilang dan rusak, dimana KIP hanya bertugas mencetak APK, bukan menjaga APK.

“Walaupun demikian, kami sudah instruksi PPK dan PPS untuk memperbaiki APK yang rusak. Paslon juga dibolehkan mengganti dan hanya memberitahukan kepada kami,” jelas Alhamda. [] tribunnews.com, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.