Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KUALASIMPANG -- Desa (di Tamiang disebut Kampong) Kebun Sungai Yu, yang masuk Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, terancam hilang karena wilayah desa itu diklaim masuk dalam HGU perusahaan perkebunan PT Rapala.

Padahal, seharusnya wilayah kebun PT Rapala lah yang masuk dalam wilayah kampong. Namun karena dominasi perusahaan yang berkolaborasi dengan oknum pemerintah dalam mengeluarkan izin tanpa rekomendasi aparatur pemerintahan desa bersangkutan, 65 keluarga di Kampong Kebun Sungai Yu pun tergusur.

Mereka saat ini menempati perumahan eks PT Parasawita di lahan bekas kebun sawit yang telah dilepas dari status HGU, sebelum lahan ini diambilalih oleh PT Rapala. Luas lahan yang dibebaskan yakni 34,9 Hektare.

Tidak ada perbedaan pendapat dalam luas lahan HGU ini antara PT Rapala dengan warga. Namun yang menjadi masalah adalah; lokasinya berbeda antara yang dipahami masyarakat dengan yang diklaim pihak PT Rapala.
“Sementara, Pemkab Aceh Tamiang dan BPN juga dinilai belum transparan menjelaskan secara detail asal-usul pengajuan dan batas-batas lahan yang diterbitkan HGU-nya.

Sehingga menciptakan konflik antara warga dengan pihak perusahaan (PT Rapala) yang sama-sama dirugikan akibat tumpang-tindih kebijakan yang diterbitkan pemerintah,” kata Ketua Komisi A DPRK Aceh Tamiang, Ismail, atas nama Pansus yang dibentuk untuk menyikapi persoalan ini. Karena terus didesak warga Kampong Kebun Sungai Yu yang terancam tergusur.

Dari hasil Pansus ini didapat keterangan yang menunjukkan ada perbedaan persepsi antara masyarakat dan PT Rapala, serta versi BPN selaku instansi yang mengeluarkan dokumen resmi dan seharusnya menjadi pegangan semua pihak.

Ismail mengungkapkan, warga Kampong Kebun Sungai Yu berpegang pada fakta; lahan yang dilepas status HGU-nya dari PT Parasawita dikeluarkan Badan Pertanahan Negara Aceh pada tahun 2014.

Kebijakan penglepasan status HGU terhadap lahan ini (termasuk wilayah yang memiliki aset perumahan dan kini ditempati 65 warga), menyahuti permintaan warga yang diusul pada tahun 2012 dan 2013.

Dokumen peta lahan yang dibebaskan berdasarkan usulan masyarakat ini seharusnya tidak masuk lagi dalam lahan HGU yang diberikan BPN dan pemerintah setempat kepada PT Rapala.

Sementara pihak PT Rapala juga berpegang pada izin lahan yang dikeluarkan instansi yang sama (BPN Aceh) yaitu; lahan 34,9 Ha dibebaskan itu tidak termasuk lahan yang terdapat perumahan mantan karyawan PT Parasawita.

Hal ini dibenarkan pihak BPN setempat dengan menyatakan, lahan yang dibebaskan berupa sawah di Kampong Paya Rehat, termasuk alur batas kebun dengan Kampong Tengku Tinggi, serta sarana jalan dalam perkebunan PT Rapala, dan kompleks SD Marlempang.

“Saat ini, belum ada persepsi yang sama terkait lahan 34,9 Ha tersebut. Namun kalau benar lahan 34,9 Ha seperti surat BPN itu, maka wilayah Kampong Kebun Sungai Yu akan hilang dan 65 warga yang sudah bertahun-tahun tinggal di sana terpaksa direlokasi,” ujar Ismail.Ia pun meminta BPN dan Pemkab Tamiang tidak menutup-nutupi dokumen yang menjelaskan status lahan ini.

Ia yakin, BPN dan Pemkab Aceh Tamiang masih menyimpan dan wajib menelusuri surat usulan pembebasan lahan yang diminta warga pada tahun 2012 dan 2013. Surat ini harus dicocokkan dengan dokumen rekomendasi bupati atas pembebasan lahan tersebut, yang kemudian menjadi pertimbangan BPN dalam mengesahkan status perubahan fungsi lahan.

Saat ini, warga yang menempati lahan dan rumah bekas aset PT Parasawita itu, angkat kaki. Warga yang yakin bahwa lahan dan aset itu sudah dibebaskan sesuai kebijakan sebelumnya, menolak pindah dan berusaha mempertahankan hak-haknya.

Pihak perusahaan yang mungkin telah merasa dirugikan atas kebijakan ambigu ini, kemudian mengintimidasi warga. Sementara warga yang bereaksi atas sikap PT Rapala ini, tergiring melakukan kriminal sehingga semakin memanaskan suasana.

Tim panitia khusus DPRK Aceh Tamiang yang sudah turun ke lokasi menyimpulkan, solusi baru akan dicapai jika ketiga pihak duduk bersama.

Parapihak yang harus menjelaskan hal ini yaitu aparatur Kampong Kebun Sungai Yu dengan membawa dokumen pendukung (fotokopi usulan pembebasan HGU tahun 2012-2013), pihak perusahaan PT Rapala (dengan membawa dokumen peta HGU yang dimiliki), kemudian pihak BPN Aceh dan Pemkab Aceh Tamiang yang merupakan pihak pemberi izin dan pemberi rekomendasi atas pembebasan lahan HGU.

“Kami mendesak Pemkab Tamiang bersama BPN, serius menyikapi masalah ini, dengan menyepakati pertemuan bersama pihak perusahaan dan masyarakat. Sehingga solusi yang diberikan kemudian tidak merugikan warga dan perusahaan,” sarannya.

Kepala Desa (Datok penghulu) Kebun Sungai Yu, Ramlah mengatakan, Desa Sungai Yu sudah berdiri sejak zaman belanda (sebelum tahun 1945).

Dulunya, perkebunan yang dikelola pemerintah ini ditanami pohon kelapa, kemudian diganti dengan tanaman karet. Karena dinilai kurang produktif, kemudian diganti lagi dengan tanaman kelapa sawit.

Selama itu, desa ini tidak pernah masuk dalam wilayah HGU. Saat ada pihak perusahaan yang kemudian menggarap lahan ini, pemerintah pun kemudian mengambil kebijakan untuk mengembalikannya kepada masyarakat.

“Izin HGU baru keluar tahun 1970-an, dan sejak saat itu, Kampong Sungai Yu disebut Kampong Kebun Sungai Yu,” ujarnya.

Dari 65 keluarga yang tinggal di perumahan eks PT Parasawita tersebut, beberapa orang di antaranya merupakan pekerja PT Rapala, dan sebagian lainnya masyarakat biasa dengan profesi petani/berkebun.

“Saat perpanjangan HGU PT Rapala beberapa tahun lalu, kami mengajukan permohonan kepada Pemkab Tamiang agar lahan yang ditempati warga sekitar 200 Ha dibebaskan dari lahan HGU. Namun yang diizinkan hanya 34,9 Ha.

Anehnya lahan yang dikeluarkan dari HGU adalah parit keliling dekat Desa Tengku Tinggi, lahan kompleks SD Marlempang, persawahan di Kampong Paya Rehat (bukan Kampong Kebun Sungai Yu), jalan di dalam lokasi kebun. Sementara lahan yang diminta warga tidak malah tidak direspons,” paparnya.

Anehnya, Kabag Pemerintahan Pemkab Aceh Tamiang, Agusliana Devita malah mengatakan, Pemkab Tamiang malah tidak mengetahui lahan dan aset apa saja apa yang dilepas dari status HGU, saat perpanjangan HGU PT Rapala.

Surat BPN nomor 926/6-11/XII/2014 tertanggal 23 Desember 2014 perihal mohon penjelasan yang ditujukan kepada Direktur PT Raya Padang Langkat (Rapala) tanggal 23 Desemebr 2014 yang ditandatangani Kepala BPN Aceh, H Mursil SH menjelaskan, sehubungan surat dari PT Rapala nomor 452/RPL-XII/2014 tanggal 20 Desemebr 2014.

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut, pertama, bahwa sertifikat HGU Nomor 84 tanggal 22 Maret 1991 atas nama PT Raya Padang Langkat (dh PT Parasawita) yang terletak di Desa Sungai Yu Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang telah diperpanjang jangka waktu 25 tahun dan telah didaftarkan menjadi sertifikat HGU nomor 168 seluas 1.069,3 dan HGU nomor 169 seluas 39,3 Ha pada kantor BPN Kabupaten Aceh Tamiang.

Kedua, Hasil pengukuran batas bidang tanah (Kadastral) yang dilaksanakan dalam rangka proses perpanjangan HGU PT Rapala sebagaimana tercantum dalam peta bidang tanah nomor 66/2013 tanggal 20 Desember 2013 seluas 1.108,6 Ha.

Ketiga, berdasarkan hasil pengukuran kadastral tersebut, ternyata terdapat sebagian areal yang harus dikeluarkan (dienclave) dari HGU PT Rapala seluas 34,9 Ha.

Dengan rincian; persawahan yang terletak di sebelah barat seluas enam hektare, lahan SDN Marlempang seluas lebih kurang 1,1 Ha, persawahan areal pemukiman, jalan umum dan parit keliling di wilayah Kampung Tengku Tinggi seluas lebih kurang 27,8 Ha. [] tribunnews.com, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.