Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, EKONOMI -- Berbagai strategi dilakukan dinas-dinas yang pagu anggarannya dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) 2017 belum cukup untuk 12 bulan gaji PNS-nya.

Dinas Pertanian dan Hortikultura Aceh, misalnya, terpaksa mengurangi sejumlah program, antara lain mengurangi bantuan pupuk NPK untuk petani.

“Hanya dari sumber PAA/PAD yang bisa digunakan untuk menambah kekurangan alokasi gaji PNS dinas, karena sisa dana alokasi umum (DAU) yang diberikan pusat kepada provinsi sebagian besar sudah digunakan untuk menalangi gaji guru SMA/SMK PNS limpahan dari kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Aceh, Prof Dr Abubakar Karim MS yang juga mantan Kepala Bappeda Aceh.

Bantuan pupuk NPK kepada petani dari sasaran 40.000 hektare dikurangi menjadi 36.000 hektare. Sisa dananya sebesar Rp 1,8 miliar dialokasikan untuk tambahan kekurangan pagu anggaran gaji PNS.

Kedua, mengurangi kegiatan proyek pengadaan traktor 4WD sebanyak tujuh unit. Anggarannya sebesar Rp 2,750 miliar dialih untuk menambah kekurangan gaji PNS.
Ketiga, pembangunan jalan produksi ke kawasan perkebunan senilai Rp 4 miliar, pelaksanannya ditunda, anggarannya juga dialihkan untuk pemenuhan kebutuhan kekurangan gaji PNS.

Sebelumnya, Wakil Ketua II DPRA, Irwan Johan mengatakan, ada delapan dinas yang mengalami kekurangan anggaran gaji untuk PNS. Dinas-dinas tersebut adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.

Kita memahami bahwa memang harus ada proyek yang dipangkas guna menombok kekurangan gaji PNS. Sebab, bagaimana pun para pegawai negeri itu harus menerima gaji setiap bulan untuk menafkahi keluarganya.

Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah mengapa yang dipangkas itu adalah proyek-proyek yang berhubungan langsung dengan petani atau rakyat kecil. Mengurangi jatah bantuan pupuk untuk petani sama dengan menambah beban bagi petani. Dan, kita sangat menyesalkan pengurangan jatah pupuk bantuan itu demi menombok gaji PNS.

Sebab, kita tahu, di dinas-dinas itu terlalu banyak proyek atau program yang sebetulnya bisa ditiadakan tahun ini. Misalnya program perjalanan dinas seperti studi banding, pelatihan, dan lain-lain yang sebetulnya tidak lebih penting dibanding kebutuhan pupuk petani.

Makanya, kita berharap setiap kali ada program “ikat pinggang” anggaran, yang menjadi sasaran pengurangan atau pamangkasan janganlah anggaran untuk program bantuan bagi petani atau rakyat kecil. Justru petani, nelayan, dan kaum ekonomi lemahlah harus mendapat prioritas anggaran.

Dan, kita berharap APBA 2017 yang dipergubkan atau diqanunkan itu nantinya dipublikasi secara luas. Di sana nanti rakyat bisa lihat ada begitu banyak program dan proyek yang sebetulnya bisa ditunda, ketimbang mengurangi hak-hak rakyat kecil. [] tribunnews.com, photo : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.