Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KUALASIMPANG -- Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan LSM KPK DPD Provinsi Aceh di beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang terhadap implementasi Dana Desa bersumber dari APBN tahun 2016 disimpulkan masih terdapat banyak pelanggaran.

Untuk itu LSM KPK mengharapkan pihak BPK RI melakukan audit investigasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD), realisasi penggunaan anggaran baik fisik maupun pembinaan/ pemberdayaan ataupun pengadaan barang dan jasa. Hal ini disebabkan karena dalam implementasi semua kegiatan tersebut banyak ditemukan pelanggaran hukum yang disengaja oleh pihak Datok Penghulu.

"Temuan kami dari hasil investigasi langsung ke kampung-kampung, terdapat banyak pelanggaran yang terjadi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan program, seperti program tidak berdasarkan skala perioritas, Datok Penghulu Kampung merangkap bendahara Kampung dalam pelaksanaan kegiatan, Datok Penghulu sebagai Tim Pelaksanaan Kegiatan hingga pemalsuan tanda tangan para pemangku kegiatan untuk memuluskan tujuannya", demikian dikatakan Direktur Investigasi LSM KPK DPD Provinsi Aceh S. Adi Putra HAM (foto) melalui rilisnya kepada TamiangNews.com, Kamis (26/01).

Menurutnya, selain itu juga perlu diluruskan oleh pihak pemangku kebijakan terhadap proses struktural terhadap implemtasi regulasi birokrat di kabupaten/Kota sampai ke Kampung agar ketentuan regulasi berjalan sesuai dengan arah kebijakannya, jelas Adi Putra. [] Red-TN

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.