Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, BANDA ACEH - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh, Kamis (5/1) hari ini dijadwalkan memanggil televisi yang menyiarkan atau menayangkan live debat kandidat antara calon gubernur/wakil gubernur Aceh pada Kamis 22 Desember 2016 lalu.

Pemanggilan tersebut dilakukan karena KPI menduga ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh televisi swasta nasional tersebut. “Untuk sementara kita menemukan ada indikasi pelanggaran di sana. Ini hasil analisis awal kita. Ini baru indikasi. Kita akan minta klarifikasi dulu dari mereka (televisi dimaksud),” kata Ketua KPI Aceh, Said Firdaus, saat diwawancarai Serambi, Rabu (4/1).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Nurzahri, Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Muzakir Manaf-TA Khalid, menilai televisi yang menyiarkan langsung debat kandidat malam itu berlaku tidak adil atau tidak netral. Pasalnya televisi dimaksud menayangkan acara pra dan pasca-debat yang dianggap telah menggiring opini masyarakat untuk mendongkrak elektabilitas salah satu calon.

Menurut Nurzahri, malam itu ada penayangan pra dan pasca debat yang menampilkan dialog tentang kondisi Aceh terkini. Tayangan itu dinilai telah menyudutkan satu calon dan meningkatkan elektabilitas salah satu calon. Parahnya lagi, menurut Nurzahri, setelah acara debat televisi dimaksud juga menampilkan hasil survei media sosial, di mana menunjukkan salah satu kandidat menduduki poling tertinggi.

“Beberapa hasil laporan memang ada beberapa keberatan kawan-kawan dari pasangan calon, terutama pada segmen sebelum debat. 30 Menit sebelum debat, saat itu ada dialog dan menampilkan hasil survei yang ditayangkan dari Jakarta,” ujar Said Firdaus.

Menurut dia, penayangan hasil survei itu memang mengindikasikan pelanggaran. Sebab pihak televisi tidak menyampaikan beberapa hasil survei lain sebagai pembanding. “Seharusnya survei itu dilakukan oleh lembaga yang sudah memiliki izin, levelnya sudah diakui. Selain itu, secara aturan, lembaga penyiaran atau televisi tidak boleh menampilkan hasil survei yang dilakukan mereka,” ucap Said Firdaus.

Pelanggaran lain yang terjadi adalah terkait bahasa yang tidak santun yang disampaikan oleh beberapa pasangan calon dalam acara debat malam itu. Berdasarkan koordinasi pihaknya dengan Panwaslih, ada beberapa kata yang disampaikan pasangan calon yang dinilai kurang beretika.

“Ini juga menjadi tanggung jawabnya lembaga penyiaran. Kalau pasangan calon yang menyampaikan, itu urusannya Panwaslih, kita hanya mengurus televisi yang menayangkan saja. Tentunya terhadap ini semua akan ada surat teguran, besok (hari ini) kita akan mendengar klarifikasi dulu,” ujarnya.

Wewenang KPI Aceh

Sementara itu, Ketua Panwaslih Aceh, Syamsul Bahri SE MM, menyebutkan, persoalan dugaan pelanggaran atau tidak netralnya lembaga penyiaran atau televisi yang menyiarkan debat, itu urusan atau wewenangnya Komisi Penyiaran Aceh (KPI) Aceh.

“Itu wewenang KPI Aceh, karena itu menyangkut dengan televisi yang menyiarkan,” kata Syamsul Bahri kepada Serambi tadi malam. Panwaslih hanya mengurus pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dalam debat malam itu. Kepada Serambi, ia mengaku telah mencatat beberapa pasangan calon yang menyampaikan bahasa yang tidak pantas dalam debat yang diselenggarakan KIP Aceh di Hermes Hotel malam itu.

“Ada beberapa yang kita catat, ada kata-kata tidak pantas yang disuarakan oleh pasangan calon malam itu,” ujarnya. Terhadap itu semua, Panwaslih Aceh akan menegur pasangan calon dimaksud. Ia berharap, debat kandidat ke depan pasangan calon agar lebih menjaga kata-kata dalam kesempatan berbicara, baik penyampaian visi-misi, bertanya atau menjawab pertanyaan dalam semua segmen debat. [] aceh.tribunews.com

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.