Dilihat 0 kali

Oleh : Aryos Nivada

Terjadi fenomena unik dalam Pilkada Aceh 2017 kali ini. Dimana banyak kandidat berguguran karena dinyatakan gagal pada seleksi kesehatan. Ekses daripada hal tersebut, banyak kandidat melakukan upaya hukum dengan melapor Panwas, dilanjutkan hingga ke PTUN dan MA. Dalam Pilkada Aceh 2017 kali ini, terdapat dua pasang calon yang sebelumnya dinyatakan gugur karena tidak lolos tes kesehatan, MA kemudian memutuskan bahwa KIP harus mengikut sertakan kembali calon tersebut pada konstestasi demokrasi lokal ini.

Diantaranya adalah Paslon Saifannur pada Pilkada Bupati Bireun, dan Lukmanul Hakim DK Pilkada Aceh Tamiang. Kedua kasus ini sama persis. Kedua nya dinyatakan tidak lolos tes kesehatan. Bedanya adalah apabila Saifan Nur ditetapkan sebagai calon dengan jangka waktu relatif lama untuk berkampanye, paslon Lukmanul Hakim justru ditetapkan sebagai calon hanya berselang lebih kurang 1 bulan menjelang Hari H.

Pada sidang PTUN No. 03/G/PILKADA/2016/PT TUN-MDN pada hari selasa 6 Desember 2016, PTUN menyatakan kasus Lukmanul tidak dapat diterima. Sehingga menolak eksepsi tergugat. Kemudian Lukmanul melakukan kasasi ke MA, dan kemudian MA mengabulkan permohonan Lukmanul pada tanggal 11 Januari 2017. Namun putusan tersebut hingga tanggal 12 Januari 2017 belum juga diupload ke situs MA.

Berikut beberapa dampak yang terjadi, apabila Lukmanul Hakim ditetapkan oleh Paslon oleh KIP Aceh Tamiang.

1). Keikutsertaan kembali Lukmanul Hakim dalam Pilkada Aceh Tamiang tidak menggangu secara tahapan. Namun memiliki konsekuensi berpengaruh terhadap alat peraga kampanye serta specimen surat suara yang sebelumnya telah dibuat oleh KIP. Konsekuensinya semua alat peraga dan publikasi paslon oleh KIP yang menampilkan para paslon harus ditarik kembali, untuk diganti dengan alat peraga yang memuat Lukmanul Hakim. Problemnya adalah apakah KIP Aceh Tamiang memiliki plot anggaran untuk mencetak kembali alat peraga kampanye tersebut. Karena ada dua pekerjaan yang harus dilakukan. Menarik kembali semua alat peraga dimana terdapat para paslon, dan mengganti dengan alat peraga baru yang memuat Lukmanul Hakim. Hal ini tentu akan menguras dana yang tidak sedikit.

2). Kemudian dari specimen surat suara, harus kembali didiskusikan kembali untuk ditentukan foto yang sesuai dengan paslon. Hal ini kembali akan memakan waktu. Padahal seharusnya surat suara sudah dapat dicetak dalam bulan ini. Namun terkendala karena harus merundingkan kembali format yang pas terhadap specimen surat suara diantara paslon.

Dampak berikutnya, adalah kepada kandidat sendiri. Ekses keterlambatan dirinya masuk sebagai paslon. Maka dirinya kemungkinan besar tidak mendapat perlakuan yang sama dengan kandidat lain terutama dari segi publikasi terhadap dirinya. Masyarakat bisa telat untuk mengenal kandidat karena kandidat telat ditetapkan sebagai paslon. KIP bisa saja beralasan menolak untuk mencetak alat peraga dengan alasan ketersediaan dana dan waktu yang mepet.

Bila KIP menolak untuk mencetak alat peraga Lukmanul Hakim, maka KIP konsekuensi untuk dilaporkan ke DKPP. Karena perintah untuk mencetak alat peraga diatur dalam PKPU tentang kampanye. Dengan demikian, harus dipastikan bahwa meskipun waktu tinggal sedikit, namun hak Lukmanul untuk mendapatkan publikasi kepada konstiteun pemilih Aceh Tamiang, harus dijamin oleh negara. Dan ini adalah tugas KIP Aceh Tamiang. Meskipun waktu kampanye seminggu lagi. Namun secara aturan, KIP harus melakukan publikasi dan memasukan kandidat dalam alat peraga kampanye.

Penulis adalah Peneliti tetap di Jaringan Survey Inisiatif (JSI)

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.