Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, LANGSA -- Para kalangan wartawan yang bertugas di Kota Langsa kecewa atas sikap Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa dr Helmiza Fahry, Sp.OT yang tidak nyambung dalam memberikan keterangan pers kepada tim awak media yang diundang ke ruang rapat humas rumah sakit itu pada Rabu (25/1).

Dalam pertemuan tersebut, sedikitnya ada 6 pertanyaan yang di sampaikan tim awak media yang hadir diantara lain 1. berapa orang sudah diperiksa oleh polisi dalam kasus uang jasa medis. 2. Apa saja yang sudah diperiksa tim inspektorat, 3. Siapa saja yang sudah diperiksa dalam kasus pengeluaran obat kadaluarsa bantuan tsunami dan penjualan kertas rekab medik, 4. Obat kadaluarsa bantuan tsunami yang dibawa keluar RSUD Langsa dengan menggunakan L300 dibawa ke mana, 5. Pemotongan uang jasa perawat pendamping pada saat mendampingi pasien rujukan, dan yang ke 6. bagaimana sistim pembagian uang jasa remunisari bagi dokter dan para medis, untuk menunggu jawaban tersebut tim awak media baru mendapat hasil konfirmasi melalui email yang diterima TN sekitar pukul 20:00 WIB pada Rabu (25/1).

"Ini hasil konfirmasi yang dikirim lewat email sekitar pukul 20.00 WIB pada hari yang sama" Direktur RSUD Langsa menjawab: Menyikapi dan mencermati pemberitaan tentang rumah sakit Umum Langsa di beberapa media, baik media cetak maupun media online, dan media sosial (medsos), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Direktur RSUD Langsa melalui Konsultan dan Kuasa Hukumnya diberikan hak Jawab.

Kami menyampaikan ucapan terimakasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat kota Langsa dan sekitarnya, kepada media cetak, media online dan media sosial yang telah memberikan perhatian dan kepeduliannya terhadap perkembangan yang terjadi di RSUD serta kami berharap akan adanya masukan, kritik dan saran demi kemajuan dan peningkatan dalam pelayananan RSUD Langsa.

Terhadap isu yang berkembang akhir-akhir ini khusus tentang pelayanan di RSUD Langsa dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa terjadi keresahan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD Langsa, isu itu tidak tepat, hal ini bisa dibuktikan dengan pelayanan di RSUD Langsa tetap berjalan sebagaimana biasanya, bahkan jumlah Pasien yang dilayani semakin meningkat jumlahnya. RSUD Langsa adalah tempat pelayanan umum yang akan memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin kepada pasien dan masyarakat kota Langsa, tentunya hal tersebut dilaksanakan dengan ketentuan dan sesuai Standar Prosedur Operasional (SOP) yang telah ditetapkan.

Bahwa tentang berita yang berkembang masalah mutasi PNS yang terjadi di RSUD Langsa ke Puskesmas, atau ke Instansi lain dalam wilayah Pemko Langsa adalah hal biasa dilakukan sesuai kebutuhan organisasi dan penyegaran bagi PNS bersangkutan. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Bahwa tentang rekrutmen tenaga kontrak di RSUD Langsa, sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah sesuai dengan mekanisme yang ada.

Bahwa isu yang menyatakan adanya pemotongan jasa medis oleh Staf RSUD Langsa, hal tersebut tidaklah tepat yang benar adalah perubahan sistem pembayaran dari sistem langsung uang tunai (Cash) menjadi pembayaran yang dilakukan melalui transfer langsung ke rekening para dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya, hal ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan dan adanya trasparansi keuangan yang bisa dibuktikan dengan print rekening di Bank yang ditunjuk.

Bahwa Inspektorat Pemko Langsa sedang melakukan Audit terhadap RSUD Langsa, hal tersebut wujud kepedulian dari Plt Walikota Langsa dan jajarannya terhadap RSUD Langsa dan marilah kita menunggu dan menghormati Pihak Inspektorat yang sedang bekerja serta menunggu hasil Audit Resmi tidak mendengar Isu-isu yang tidak jelas sumbernya.

Bahwa pihak Polres Langsa yang sedang melakukan penyelidikan sebagai tindak lanjut pemberitaan di atas, untuk itu marilah sama-sama kita menghormati dan menjunjung tinggi proses hukum yang sedang berjalan ini, tentunya dengan mengedepankan azas Praduga tak bersalah, InsyaaAllah hukum pasti berpihak pada yang benar.

Selanjutnya ditulis juga, Humas RSUD Langsa menerima segala kritikan dan saran membangun demi peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Langsa.

Sementara itu, jawaban yang disampaikan oleh Humas (Direktur) RSUD Langsa dibantah oleh Koordinator tiga Wilayah Lembaga Tinggi Komando Pengendali Stabilitas Ketahanan Nasional Pers Informasi Negara Republik Indonesia (LT-KPSKN PIN RI) Saiful Alam SE (foto).

Menurut hasil investigasi Lembaganya, kunjungan pasien kemari (RSUD) tetap seperti biasa, karena RSUD ini merupakan rumah sakit Tipe B yang menjadi rujukan rumah sakit tipe C, sehingga wajar-wajar saja kunjungan pasien tetap seperti biasa dan bukan menjadi indikator sebuah keberhasilan pelayanan kesehatan di rumah sakit, yang menjadi masalah disini adalah sistem pengelolaan keuangan terhadap para manajemen dan karyawan di rumah sakit yang merasa tidak puas dengan kebijaksanaan direktur yang dianggap arogan.

“Para tenaga medis disitu merasa tidak nyaman, tidak aman karena sesama mereka sudah terkotak-kotak dengan sikap Direktur yang diduga sengaja mengkotak-kotakkan kami para tenaga kesehatan di rumah sakit, dr Syarbaini tidak cocok menjadi pemimpin karena sikapnya yang arogan dan bertempramen tinggi”, ungkap Koordinator LT KPSKN PIN RI. [] TN

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.