Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Puluhan orang yang bergabung di Pengurus Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSPPP-SPSI) Kabupaten Aceh Tamiang mendatangi anggota DPRK dari Komisi D guna menanyakan penyelesaian hak normatif tehadap buruh yang diberhentikan oleh dua perusahaan perkebunan kelapa sawit, Senin (16/1).

Dalam pertemuan di ruang komisi D, beberapa orang dari perwakilan PC FSPPP-SPSI Aceh Tamiang menanyakan langsung kepada Ketua Komisi D Saiful Bahri, terkait penyelesaian hak normatif karyawan yang telah diberhentikan PT MPLI dan PT PD PATI.

Sebelumnya anggota Komisi D sudah melakukan konsultasi dengan kedua perusahaan tersebut beberapa waktu lalu. Sekretaris PC FSPPP-SPSI Aceh Tamiang Adriadi meminta penjelasan kepada anggota dewan berkenaan dengan penyelesaain terhadap hak pekerja yang dinilai hingga saat ini belum juga terselesaikan.

"Kami datang hanya untuk menanyakan proses penyelesaiannya, soalnya buruh dan karyawan yang telah diberhentikan belum menerima haknya," ujarnya.

Menurut Adriadi, anggota DPRK telah melakukan konsultasi ke kantor direksi masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, perlu dan penting untuk menanyakan kembali sejauh mana proses dan hasil dari koordinasi yang pernah dilakukan anggota dewan dengan kedua perusahaan.

"Sepertinya kedua perusahaan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini," ujar Adriadi yang didampingi Ketua PC FSPPP-SPSI Kabupaten Aceh Tamiang Teddy Irawan.

Adriadi menyebutkan, selain masalah tunjangan pemberhentian kerja (pesangon) yang belum dibayarkan oleh perusahaan, masih ada beberapa persoalan seperti pembayaran gaji kepada buruh karyawan di bawah upah minimum provinsi (UMP) Aceh dan persoalan lainnya.

"Yang nyatanya, perusahaan membayar upah buruh berdasarkan tanda buah yang dipanen. System upah yang diterapkan perusahaan juga tidak jelas,"ujar Adriadi, seraya mengatakan anggota DPRK seharusnya dapat menyelesaikan segera masalah yang menimpa buruh dan karyawan.

Sementara Ketua Komisi D Saiful Bahri mengatakan, terkait masalah ini, pihaknya akan menyurati pimpinan DPRK untuk memanggil Asisten I Tata Pemerintahan dan Kadis Tenaga kerja guna menyelesaikan masalah ini.

"Diharapkan masalah ini dapat terselesaikan dengan baik, begitu juga hak buruh dan karyawan nantinya dapat direalisasikan oleh perusahaan," pungkasnya. [] medanbisnisdaily.com, foto : ilustrasi

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.