Dilihat 0 kali

TamiangNews.com, KARANG BARU -- Sejumlah tenaga Buruh di Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) dan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Tamiang, yang sudah memasuki masa purna bakti sebagai buruh terancam tidak mendapat santunan Jaminan Hari Tua (JHT) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan akibat belum dilunasinya iuran BPJS Buruh dan Damkar.

Belum dilunasinya iuran BPJS Ketenagakerjaan tahun 2016 ini terkuak ketika beberapa orang Buruh yang telah Pensiun hendak menarik uang Klem Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Langsa, ditolak oleh Petugas disana dengan BLHK belum membayar iuran BPJS Buruh dan Petugas Damkar di Kabupaten Aceh Tamiang, papar salah seorang buruh di BLHK yang kecewa tidak dapat menarik uang yang menjadi harapannya untuk melanjutkan usaha setelah pensiun dari Buruh. “saya sangat kecewa harapan saya menjadi sirna atas ulah pejabat di DPPKA Kabupaten Aceh Tamiang, mereka memang tidak pernah merasa hidup susah mereka serba berkecukupan, tapi kami untuk makan sehari hari saja sulit

Tidak ada dasar Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Buruh pada Dinas BLHK dan Damkar Kabupaten Aceh Tamiang, tapi kalau ada dasar hukumnya harus dibayar, pernyataan itu dilontarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKA) Aceh Tamiang Abdullah.SE kepada Wartawan Jum'at (20/01), melalui Telepon selularnya.

Pernyataan ini telah mengkangkangi UU No 24 tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial dan Hak Hak Dasar Pekerja atas Jaminan Sosial dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dimana Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi a. Jaminan Kecelakaan Kerja; b. Jaminan kematian; c. Jaminan Hari Tua; d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Keselamatan dan kesehatan kerja, jika dikatakan oleh kepala DPPKA tidak ada dasar untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, jelas Kadis tersebut telah melanggar Dasar Hukum, UU Nomor 13/2003, UU Nomor 3/1992, UU Nomor 1/1970, KEPRES 22/1993 PP 14/1993, PERMEN 04/1993 & PERMEN 01/1998).

Pernyataan Kadis DPPKA tidak ada Dasar untuk membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Buruh pada Dinas BLHK dan Damkar Kabupaten Aceh Tamiang, sangat naif dan terkesan sombong merasa diri paling pinter dalam menafsir UU, sebut Ketua Lembaga Tinggi Komando Pengendali Stabilitas Ketahanan Nasional Pers Informasi Negara Republik Indonesia (LT KPSKN PIN RI), Saiful Alam,SE kepada sejumlah Wartawan yang bertugas di Kabupaten Muda Sedia ini Jum’at (20/1).

Dijelaskan Saiful Alam setiap pekerja itu berhak mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan juga Jaminan Hari Tua, ini kok malah dinyatakan tidak ada dasar, mengapa tahun 2015 iuran BPJS dibayar itu apa dasarnya mengapa dibayar, bukankah ini merupakan Pembohongan Publik untuk mengelabui uang yang ada di Kas Daerah.

Jika memang ada niat dari Kadis DPPKA untuk membayar sesuai waktu tidak harus mengatakan tidak ada dasar untuk membayar Iuran tersebut itu merupkan membodohi masyarakat dengan menanyakan dasar hukum pembayarannya, iuran BPJS Ketenagakerjaan, karena itu merupakan kewajiban daerah menanguulanginya bukan justru mem dengan mengatakan tidak ada dasar untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan Buruh BLHK dan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Tamiang, papar Saiful Alam.

Sementara itu Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tamiang Samsul Rizal,S.Ag melalui Sekretaris Sayed Mahdi M.Si, MMA menjelaskan, bahwa di BLHK saat ini terdapat 201 orang tenaga lapangan kebersihan dan pengelolaan pertamanan yang tidak dibayarkan lagi iuran BPJSnya dalam tahun 2016 yang lalu. Sedangkan untuk tahun 2015 yang lalu DPPKA telah melunasi iuran BPJS tersebut.

Masalah BPJS untuk tenaga lapangan kebersihan dan pertamanan telah ada dan dibayarkan sejak mereka dialihkan statusnya dari Kabupaten Induk Aceh Timur ke Aceh Tamiang. Dan dari dulunya sampai dengan tahun 2014 iuran BPJS tenaga kebersihan dan pertamanan masih masuk dalam DPA BLHK, dan sejak tahun 2015 tidak masuk lagi di DPA BLHK dan dipindahkan ke DPPKA.

Masalah Dasar pembayaran sekali lagi mungkin bisa sama-sama kita cari tahu ke Inspektorat Aceh Tamiang dan atau ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, yang penting ada niat untuk membayar. Karena selama ini sudah sering kali mereka tenaga lapangan jika terjadi kecelakaan kerja dan harus menanggung pengobatannya dengan uang mereka sendiri. Dan petugas lapangan ini rata-rata sangat beresiko dalam bekerja.

Akibat belum dilunasinya iuran BPJS tersebut, ada beberapa orang tenaga lapangan yang telah mencapai usia 58 tahun dan telah pensiun, tidak dapat melakukan klaim dana BPJS haknya, jelas Sayed. [] TN-W007

Comments
0 Comments

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.